Golkar Dorong Pengawasan dan Efisiensi
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah tidak akan serta-merta memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tanpa terlebih dahulu mengevaluasi kondisi keuangan daerah.
Pemerintah akan memastikan daerah yang mengalami kesulitan fiskal telah melakukan efisiensi anggaran, terutama dengan memangkas belanja yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan biaya operasional lainnya.
Pemerintah juga akan memeriksa kemungkinan adanya Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah tetapi belum disalurkan. Jika masih terdapat DBH yang belum dibayarkan, pemerintah pusat akan berkoordinasi agar dana tersebut dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Yunus berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Menurutnya, pemerintah pusat perlu terus memantau perkembangan fiskal daerah, termasuk Maluku, sehingga apabila tekanan anggaran masih berlanjut dapat dipertimbangkan dukungan lanjutan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia juga menjelaskan, dukungan fiskal tersebut bersumber dari pengelolaan anggaran pemerintah pusat secara fleksibel melalui pemanfaatan pos anggaran yang belum digunakan, tanpa mengganggu program prioritas kementerian dan lembaga.
