Pengamat: Korupsi di Kalangan Pejabat Daerah Bagaikan Fenomena Gunung Es

oleh -55 views
Link Banner

Porostimur.com – Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau kepala daerah menjadi teladan bagi seluruh ASN dalam menjaga integritas dan pencegahan rasuah. Pernyataan itu dinilai merupakan harapan klasik yang sulit terwujud.

Alasannya, kepala daerah sudah terkungkung dalam lingkaran setan berupa utang dari modal materi dalam suksesi pemilihan dan janji politik kepada para pemilik modal. Penyebabnya berasal dari mahalnya biaya politik.

“Melihat kondisi atau kenyataan seperti itu rasanya harapan Ketua KPK (Firli Bahuri) hanya isapan jempol. Banyaknya kepala daerah yang sudah dimasukan penjara akibat korupsi tak kunjung membuat jera karena selain hukumannya ringan juga sistem politik yang mahal,” papar Pengamat Kebijakan Publik asal Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah seperti dilansir dari Media Indonesia, Sabtu (20/11/2021).

Ia mengatakan KPK tidak perlu lagi menasihati kepala daerah supaya terbebas korupsi. Sebab secara nyata sudah banyak contoh bagi mereka ketika melakukan rasuah.

“Tinggal KPK fokus memberantas korupsi. Ketika ada kepala daerah diduga melakukan perbuatan hina tersebut langsung saja diselidiki. Juga KPK perlu gerak cepat ketika terdapat laporan kepala daerah yang korupsi dari masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga  3 hari menghilang, pelaku pemerkosaan akhirnya berhasil dibekuk

Trubus menjelaskan rasuah di lingkungan pejabat daerah seperti fenomena puncak gunung es. Selain praktik ijon, banyak korupsi dilakukan dengan modus lain seperti kebijakan, pengadaan, perizinan dan lainnya.

“Hal sama seperti terjadi seperti 100an ASN menerima bansos. Seharusnya itu langsung ditindak,” terangnya.

Pemberantasan korupsi, lanjut dia, harus komprehensif mulai pengawasan di hulu yakni perencanaan hingga tahap implementasi di lapangan. “Tanpa pengawasan ketat kepala daerah akan berupaya mengembalikan modal politik. Meskipun dipilih rakyat namun modal yang dikeluarkan banyak sementara gaji sedikit sehingga harus korupsi untuk mengembalikan modal,” pungkasnya.

KPK Catat 22 Gubernur dan 122 Bupati Terjerat Korupsi

Sebagaimana diketahui, belum lama ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPP) Firli Bahuri menyayangkan jumlah kepala daerah tingkat provinsi yang terjerat korupsi. Dia mengaku, KPK mencatat sudah 22 orang gubernur tersangkut korupsi dari 34 provinsi yang ada.

Baca Juga  81 Siswa SMK Kesehatan Nusaniwe Ambon Ikut UNBK

“Dan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten/kota tersangkut korupsi. Ini angka yang menjadi keprihatinan kita semua,” kata Firli Bahuri dalam keterangan, Kamis (7/10).

Hal tersebut diungkapkan dalam sambutan kegiatan Pembekalan Antikorupsi atau Executive Briefing, di Gedung Merah Putih KPK. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wujud penjabaran tugas KPK sebagaimana amanat undang-undang untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi.

Komisaris Jenderal Polisi itu meminta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) untuk memperkuat integritas dalam setiap langkah pelaksanaan tugas. Dia mengatakan, integritas dibutuhkan guna mencegah perbuatan korupsi.

“Karena integritas lah yang bisa mencegah, mengurangi dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi,” kata

Firli mengatakan, membangun integritas merupakan salah satu upaya mencegah korupsi. Hal itu dilakukan dengan memberikan pemahaman anti korupsi kepada penyelenggara negara di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, sektor swasta hingga ke seluruh jejaring pendidikan.

Baca Juga  Tehuteru hadiri Cuci Negeri Soya

Dia memandang strategi pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan tiga pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sudah tepat. Firli mengatakan, penindakan guna memberikan efek jera, sedangkan pendidikan untuk mencegah keinginan dan perilaku koruptif serta perbaikan sistem untuk mencegah dan menutup peluang korupsi.

(red/mi)

No More Posts Available.

No more pages to load.