“Saya selalu disposisi ke Sekda. Secara detail tidak terkait permintaan oknum BPK. Yang disampaikan BPK ke saya hanya tentang dinas mana saja yang administrasinya lambat,” ujar Petrus yang mengaku tidak pernah ada pembicaraan mengenai uang Rp350-450 juta.
Petrus kemudian dikejar lagi oleh JPU yang mempertanyakan apakah BPKAD di era itu terdapat temuan yang dibenarkan Petrus bahwa masa itu hampir semua dinas terdapat temuan oleh BPK. Namun lagi-lagi, pemberian uang ke BPK, dirinya tidak tahu-menahu. Namun dirinya bangga ketika Laporan Keuangan Pemda KKT di masa kepemimpinannya mendapat opini WTP, keluar dari predikat Disclaimer.
Ditanya bagaimana dengan uang untuk Forkopimda, Petrus mengelak dengan menuding bahwa ada politik adu domba terhadap dirinya dengan Forkopimda, mengingat dirinya akan kembali mencalonkan diri pada pilkada KKT 2024 mendatang.
Bahkan Petrus justru menuding balik DPRD, bahwa meminta anggarannya ditambah, Karena, masalah utama ada pada deposito pada tahun 2020 yang membuat hingga terjadi deadlock.
“DPRD fitnah bahwa bunga deposito itu masuk ke rekening pribadi saya,” ucap Petrus.
Kendati membantah secara tegas bahwa DPRD tidak pernah menerima aliran uang SPPD fiktif ini. Namun ke-5 Aleg ini membenarkan bahwa terjadinya deadlock karena pembahasan hingga penetapan APBD di tahun itu telah melompati tahapan.
