Pilkada (bukan) Warisan

Oleh: Hasan Bahta: Pemuda Buru Selatan

Baru-baru ini, Bupati Buru Selatan Tagop S. Solissa melakukan kunjungan kerja ke beberapa desa di Kecamatan Ambalau.

Dengan mengenakan kemeja putih dan kacamata kerennya, bupati terlihat berkharisma dan gagah. Sesekali melempar senyum manis kepada masyarakat yang menyambutnya.

Dalam kunjungan kali ini, bupati tidak sendiri. Dia didampingi Sang Istri tercinta Safitri Malik Solissa (SMS) sebagai Ketua PKK Bursel dan juga Ketua DPRD Bursel Muhajir Bahta.

Seperti kata pepatah : sekali dayung dua tiga pulau terlewati. Di sela-sela momentum kunjungan pemerintahan itu, Safitri yang juga sebagai bakal calon Bupati Bursel pada Pilkada Serentak 2020 mendatang memanfaatkan waktunya untuk bersua dengan kaum perempuan di sana, bukan sebagai Ketua PKK tapi sebagai bakal calon Bupati.

Tidak ada yang salah dengan tindakan SMS itu. Namun perlu disadari Pilkada 2020 masih jauh, belum juga terdaftar sebagai calon, masih lama. Fokuskan pada kunjungan pemerintahannya, bukan safari politik praktisnya.

Sebagai bupati, apalagi ini periode terakhirnya, Tagop harus memaksimalkan kerja untuk menuntaskan janji politiknya saat kampanye dulu. Membawa SMS sebagai istri tidak salah, tapi sebagai bakal calon bupati itu tindakan melanggar etika dalam berpemerintahan.

Kualitas Pilkada dan Dinasti

Penyelenggaraan Pilkada langsung sejatinya berfungsi untuk lebih mendekatkan kedaulatan di tangan rakyat. Kali ini, sebanyak 270 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020. Diantaranya 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Secara teoritis, banyak nilai positif dari Pilkada langsung; seperti perwujudan demokratisasi dan akuntabilitas. Dalam pemahaman dasar, adanya akses atau partisipasi masyarakat untuk memilih secara langsung pada sistem Pilkada mengindikasikan kualitas demokrasi lebih baik.

Berangkat dari fakta tersebut diatas, dapat diproyeksikan pelaksanaan Pilkada Bursel 2020 akan berlangsung tidak fair. Potret itu sekaligus memuncul persepsi publik yang kuat bahwa akan ada upaya untuk membangun dinasti politik di Bursel.

Dalam sejarah, dapat kita lihat bahwa dinasti politik selalu menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan cenderung semena-mena. Keberadaan politik dinasti menjadi salah satu penyebab kompetisi antar calon dalam Pilkada tidak fair.

Calon yang didukung oleh dinasti politik biasanya memiliki potensi menang lebih besar. Bagaimanapun, pada suatu dinasti politik hampir dapat dipastikan mempunyai jaringan tim pemenangan yang sudah mapan, terstruktur dan menggurita.

Intinya, calon kepala daerah yang berasal dari dinasti poltik memiliki keunggulan dalam memenangkan kompetisi dibanding dengan calon lainnya; baik karena sumber daya, popularitas, maupun jaringan elit politik dan kekuasaan yang masif untuk menggiring rakyat atau pemilih memilihnya.

Dengan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Pilkada Bursel akan berlangsung tidak adil dan mengabaikan aspek kualitas demokrasi yang sama-sama kita cita-citakan sejak reformasi.

Pemerintahan yang korup

Dinasti politik sering dinilai negatif. Braganca dan Rios (2015) melihat politisi dinasti menghabiskan lebih banyak sumber daya, khususnya dalam investasi di infrastruktur perkotaan, kesehatan dan sanitasi. Namun tidak menghasilkan perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi dan perubahan kualitas pelayanan publik.

Dinasti politik tidak hanya menciptakan kecenderungan ketidakadilan dalam
demokrasi maupun in-efektivitas dan in-efisiensi pemerintahan, namun juga potensial memberikan persoalan pada penyalahgunaan kekuasaan.

Banyak pemikir ilmu politik menyebutkan, dinasti politik rawan akan penyelewengan etika politik. Bahkan lebih parah lagi pemerintahan dari dinasti potensial untuk korupsi.

Mengapa bisa terjadi? karena kombinasi antara dorongan kebutuhan, adanya niat jahat, dan mentalitas korupsi ditengarai sebagai pemicu maraknya korupsi di daerah.

Kondisi tersebut akan semakin mudah bermetamorfosis menjadi perilaku koruptif jika kesempatan terbuka lebar. Dinasti
politik memerlukan biaya besar dan banyak sumber daya untuk melanggengkan
kekuasaannya. Di bagian lain, dinasti politik yang berkuasa menguasai akses sumber daya yang ada.

Meskipun tidak bisa dipastikan bahwa
dinasti politik akan selalu membangun rezim yang korup, namun dinasti politik yang
mengakar kuat dan luas –baik secara sektoral atau teritorial- akan membuka peluang pemerintahan yang tidak terkontrol.

Hal tersebut disebabkan pemerintahannya cenderung tertutup, tidak transparan, dan minim pengawasan. Dinasti politik hakekatnya mengarah pemusatan kekuasaan pada segelintir orang dan elit politik.

Dengan konstruksi pemerintahan yang lemah dalam check and balances dan tidak ada pengawasan yang efektif, maka penyalahgunaan kekuasaan rentan terjadi.

Dinasti politik akan cenderung menciptakan sistem pemerintahan yang lemah dalam check and balances, dan sebaliknya
mendorong terjadinya “kerjasama” dalam penyalahgunaan kekuasaan atau lebih dikenal sebagai korupsi “berjamaah”.

Terungkapnya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia menjadi bukti tidak terbantahkan dari fenomena tersebut. Dan tidak dipungkiri, dari sekian banyak kasus itu beberapa diantaranya merupakan tindak pidana yang terjadi pada suatu dinasti politik, terutama dinasti yang telah cukup lama berkuasa. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: