Kondisi tersebut akan semakin mudah bermetamorfosis menjadi perilaku koruptif jika kesempatan terbuka lebar. Dinasti
politik memerlukan biaya besar dan banyak sumber daya untuk melanggengkan
kekuasaannya. Di bagian lain, dinasti politik yang berkuasa menguasai akses sumber daya yang ada.
Meskipun tidak bisa dipastikan bahwa
dinasti politik akan selalu membangun rezim yang korup, namun dinasti politik yang
mengakar kuat dan luas –baik secara sektoral atau teritorial- akan membuka peluang pemerintahan yang tidak terkontrol.
Hal tersebut disebabkan pemerintahannya cenderung tertutup, tidak transparan, dan minim pengawasan. Dinasti politik hakekatnya mengarah pemusatan kekuasaan pada segelintir orang dan elit politik.
Dengan konstruksi pemerintahan yang lemah dalam check and balances dan tidak ada pengawasan yang efektif, maka penyalahgunaan kekuasaan rentan terjadi.
Dinasti politik akan cenderung menciptakan sistem pemerintahan yang lemah dalam check and balances, dan sebaliknya
mendorong terjadinya “kerjasama” dalam penyalahgunaan kekuasaan atau lebih dikenal sebagai korupsi “berjamaah”.
Terungkapnya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia menjadi bukti tidak terbantahkan dari fenomena tersebut. Dan tidak dipungkiri, dari sekian banyak kasus itu beberapa diantaranya merupakan tindak pidana yang terjadi pada suatu dinasti politik, terutama dinasti yang telah cukup lama berkuasa. (*)
