Porostimur.com, Ambon – Polda Maluku membantah tudingan Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Maluku di Jakarta Djamaluddin Koedoboen yang menyebut terdapat diskriminasi dalam tahapan seleksi taruna Akademi Kepolisian (Akpol) 2023.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M Rum Ohoirat, mengatakan tudingan tersebut dinilai tak mendasar, pasalnya persyaratan untuk menjadi taruna Akpol berdasarkan keputusan Mabes Polri.
Dia mengatakan Polda Maluku dan jajaran hanya sebagai pelaksana dan wajib melaporkan hasilnya ke Mabes Polri.
Ohoirat menduga tudingan yang disampaikan itu akibat kekecewaan, setelah tidak dapat menemui Kapolda. Ia kemudian mengklaim kalau Kapolda tidak baik dalam membangun komunikasi. Padahal, faktanya, selama ini Kapolda selalu intens membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
“Selama ini kan siapa saja yang datang dengan agenda yang jelas pasti bapak Kapolda terima, seperti LSM, Ormas, OKP dan lain sebagainya. Selama ini Kapolda selalu membuka pintu diskusi, dialog dan komunikasi yang baik dengan siapa saja yang memang sudah dijadwalkan,” jelasnya.
Ohoirat mengatakan, sejak bertugas di Maluku, Kapolda selalu membuka komunikasi dengan siapapun tanpa melihat siapa orang yang ditemui. “Rakyat jelata saja bapak Kapolda datangi dan layani,” tambahnya.
