Ketika permintaan itu dipenuhi, yang hadir bukan hanya bantuan material, tetapi simbol bahwa penderitaan rakyat dilihat. Kehadiran Presiden di tengah masyarakat memperkuat pesan tersebut. Demikian pula kehadiran Menteri Dalam Negeri yang mengikuti ritme sosial masyarakat sepanjang Ramadan memberi kesan bahwa negara hadir tidak hanya secara administratif, tetapi juga emosional.
Bagi masyarakat, semua ini penting. Dalam bahasa sederhana, kehadiran itu adalah Panadol—meredakan nyeri, menenangkan kegelisahan, dan memberi rasa tidak ditinggalkan.
Namun seperti Panadol, efeknya sementara.
Di balik simbol kehadiran itu, realitas di lapangan tetap keras. Ratusan ribu rumah terdampak, lahan pertanian rusak, tambak hancur, dan ribuan keluarga kehilangan sumber penghidupan. Air bersih masih menjadi persoalan mendasar, sementara distribusi logistik belum sepenuhnya stabil.
Dalam konteks inilah, muncul persoalan yang lebih subtil namun krusial: bagaimana realitas itu dilaporkan ke pusat kekuasaan?
Dalam sistem birokrasi yang hierarkis, selalu ada risiko munculnya gejala yang dikenal luas sebagai “ABS”—asal bapak senang. Laporan dari berbagai level, baik pemerintah daerah, lembaga teknis seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maupun satuan tugas, berpotensi mengalami penyederhanaan, bahkan pemolesan, sebelum sampai ke tingkat pengambil keputusan tertinggi.
