Dua fenomena terbaru dalam pencalonan kepala daerah yang dipimpin koalisi pendukungnya (KIM) di Sumut dan Jabar tidak menjelaskan kepentingan rakyat Indonesia secara jelas.
Memang parpol berhak mengatakan itu urusan mereka menentukan siapa calon kepala daerah (cakada), tapi bagaimana kepentingan rakyat? Apakah semuanya sekedar urusan kekuasaan dan politik dagang sapi?
Di Sumut kita ketahui bahwa cakada Bobby Nasution bukanlah gambaran kepala daerah ideal. Kontroversi Bobby, sebagaimana Tempo, 30/4/24, dalam “Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution”, memperlihatkan adanya kelemahan mendasar dia seperti KKN, potensi korupsi dan kekerasan terhadap pelaku kriminal kelas teri.
Selain itu dia juga diterpa isu prahara rumah tangga, meski isu ini tidak secara langsung terbukti. (Lihat: akurat.co/viral/1303707150/viral-gosip-bobby-nasution-diduga-punya-wil-netizen-wow-gede-juga).
Belakangan ini kita malah dikejutkan lagi bahwa Bobby dan istrinya ternyata menguasai bisnis tambang nikel di Maluku Utara. (Lihat FNN.Com, 4/8/24: “PKS, Bobby, dan Dugaan Korupsi IUP Tambang Kode “Blok Medan” di Halmahera”). Skandal tambang nikel ini terungkap dalam sidang perkara korupsi kepala daerah Maluku Utara kemarin.
