Selain nikel, pemerintah Indonesia juga disebut mengambil langkah serupa pada komoditas batu bara termal dengan rencana memangkas kuota produksi untuk menjaga stabilitas harga.
Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia bahkan memperingatkan bahwa kebijakan pembatasan produksi dapat memaksa sejumlah tambang menghentikan operasi dan membuat pembeli luar negeri kesulitan mencari pasokan alternatif.
Masih Tahap Evaluasi dan Sorotan Lingkungan
Pemerintah mengendalikan produksi mineral melalui izin tahunan yang dapat disesuaikan pada pertengahan tahun. Artinya, realisasi produksi akhir masih bisa berubah dari kuota awal yang ditetapkan.
Pada Januari lalu, harga nikel global telah lebih dulu menguat setelah Indonesia memberi sinyal akan memangkas target produksi bijih menjadi sekitar 260 juta ton tahun ini, turun dari target 379 juta ton pada 2025.
Selain tekanan kebijakan produksi, Weda Bay Nickel juga masih menghadapi sanksi atas dugaan pelanggaran izin kehutanan. Pemerintah dilaporkan mengambil alih sekitar 148 hektare lahan tambang dan menjatuhkan denda yang diperkirakan mencapai Rp3 triliun.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kuota produksi masih dalam tahap evaluasi. Hingga kini, pihak Weda Bay Nickel, Tsingshan, dan Antam belum memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan pemangkasan produksi tersebut. (red/bloomberg)
