Lebih ironis lagi, banyak kaum Intelektual yang berasal dari Negeri Pelauw yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan bisa berbuat lebih dalam proses penyelesaian konflik sosial di Negeri Pelauw, tapi semua Intelek Muda-Tua itu, hanya diam tanpa berbuat sesuatu yang mengarah kepada penyelesaian konflik. Mulai dari Bupati Maluku Tengah, Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Ketua DPRD Maluku Tengah, dan masih banyak lagi Kaum intelektual muda yang konsern dalam membela Hak Asasi Manusia (katanya).
Banyak cara yang sudah dilakukan oleh perwakilan pengungsi Pelauw (AMHW Pelauw), di antaranya: audience dengan Bupati Maluku Tengah, audience dengan Ketua DPRD Maluku Tengah, audience dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku yang merangkap sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Pelauw (Raja Negeri Pelauw), audience dengan KOMNAS HAM Perwakilan Maluku (berulangkali dan bahkan sudah ada rekomendasi KOMNAS HAM RI yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah), audience dengan KOMNAS Perlindungan Perempuan dan Anak RI, audience Dengan Gubernur Maluku (Said Assagaf), audience dengan Kapolda Maluku, namun masih belum terlihat itikad baik dari para Forkopimda ini dalam menyelesaikan konflik sosial di Negeri Pelauw.
