Halimun Minta Pemprov Maluku Ubah Pola Perencanaan

oleh -30 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Anggota DPRD Maluku, Halimun Saulatu meminta pemerintah daerah Maluku agar mengubah pola perencanaan yang selama ini menurutnya hanya mengejar anggaran.

Kepada para jurnalis Baileo Rakyat, Karang Panjang, Rabu (1/12/2021), Halimun mengatakan, pola perencanaan pemerintah selama ini terkesan menumpuk anggaran di akhir tahun. Pola seperti ini menurutnya harus diubah, agar serapan anggaran betul-betul maksimal.

Politisi Partai Demokrat ini bilang, dari pengalaman yang selama ini diikuti, serapan anggaran Pemda Maluku pada enam bulan pertama biasanya baru mencapai 30-35 persen, nanti di enam bulan terakhir barulah Pemda Maluku mengejar target untuk menghabiskan anggaran. Oleh karenanya, dalam setiap pembahasan di tingkat provinsi maupun badan anggaran (Banggar) harus mengubah pola perencanaan.

Baca Juga  7 hari hilang, operasi pencarian 2 nelayan Ambon dihentikan

“Semestinya tidak seperti itu, harusnya enam bulan pertama sudah harus masuk 40-50 persen, karena biar bagaimanapun serapan anggaran berpengaruh terhadap kebijakan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Halimun berharap apa yang disampaikannya dapat menjadi masukan untuk perencanaan Pemprov Maluku agar menjadi lebih baik kedepannya.

Halimun juga meminta Pemprov Maluku untuk mengurangi perjalanan dinas dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kedepan anggaran lebih banyak masuk kepada belanja yang bersentuhan dengan masyarakat.

“Ternyata saya melihat bahwa masih begitu banyak anggaran perjalanan dinas, walaupun memang fungsi provinsi adalah koordinasi, tapi kegiatan yang menekankan pada penurunan angka kemiskinan harus juga menjadi perhatian,” katanya.

Ditanya mengenai keadilan anggaran untuk kabupaten dan kota, Saulatu mengatakan, hal itu yang selalu ditekankan bahwa harus ada keadilan anggaran.

Baca Juga  Perawat Positif Covid-19, Dua Puskesmas di Ambon akan Tutup Sementara

“Harus ada pemerataan anggaran, terutama untuk kabupaten-kabupaten yang angka kemiskinannya masih tinggi seperti di KKT, MBD dan SBT. Ini yang harus diperhatikan,” pungkasnya. (keket)

No More Posts Available.

No more pages to load.