“Reshuffle” Kabinet Sebatas Siapa Dapat Apa

oleh -34 views
Link Banner

Oleh: Ronny P Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

JOKOWI akhirnya me-reshuffle dua menterinya. Sofyan Djalil yang semula menggawangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) digantikan Hadi Tjahjanto, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Muhammad Lutfi yang dalam kapasitasnya sebagai menteri perdagangan tanpa teding aling-aling pernah berucap menyerah melawan oligarki minyak goreng digantikan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus mantan Ketua MRP (Majelis Permusyawatan Rakyat) Republik Indonesia (RI).

Sepanjang pantauan saya di media, pakar dan pengamat politik bersuara seirama dengan pakar dan pengamat ekonomi bahwa reshuflle kali ini bukanl untuk meningkatkan performa kabinet Jokowo. Reshuffle ini merupakan reshuflle politik untuk mengonsolidasikan basis politik Istana demi stabilitas pemerintahan sampai tahun 2024 terjaga.

Dengan kata lain, para pakar dan pengamat ekonomi mengamini bahwa secara kapasitas personal dan profesional, Zulkifli Hasan tidak lebih baik dibanding Muhammad Lutfi dalam urusan perdagangan, dan Sofyan Djalil tidak lebih buruk dibanding Hadi Tjahjanto di dalam urusan pertanahan dan pembaharuan agraria.

Tentu secara umum, kita bisa menerima hipotesis itu. Reshuflle kali ini secara substansial memang bukan untuk membenahi tata kelola minyak goreng atau melempengkan program-program agraria, sekalipun keduanya sesumbar mengemban tugas itu. Jadi, sangat wajar jika Zulkifli Hasan di hari pertama kerja kaget menemui harga cabe melejit sampai lebih dari Rp. 100 ribu per kg.

Baca Juga  Kasus Positif COVID-19 di Indonesia Tembus Angka 6.248

Mengapa kaget? Karena Zulkifli memang tidak incharge dengan perkara perdagangan seperti rantai pasok dan taga kelola komoditas-komoditas pokok selama ini. Yang mungkin ada di kepala Zulkifli beberapa waktu terakhir ini adalah urusan kapan beliau akan dipanggil ke Istana, posisi apa yang didapat, dan bagaimana caranya agar Jokowi menyerahkan posisi itu.

Sebatas siapa dapat apa

Bukankah memang demikan defenisi politik menurut Harold Laswell, “Who gets what, when, and how.” Artinya, reshuffle kali ini memang baru masuk kategori kulit alias pengantar. Jika disandingkan dengan buku ajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, baru masuk pada mata kuliah pengantar ilmu politik, semester tiga atau empatlah kira-kira.

Apakah akan berlanjut pada level berikutnya, katakanlah ke level defenisi politik menurut versi David Easton, yang memaknai politik sebagai “proses pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif”. Tak ada yang bisa menebaknya.

Mengapa defenisi David Easton lebih mendalam ketimbang Harold Laswell? Karena defenisi Easton sudah mengarah kepada pengalokasi nilai-nilai, seperti kesejahteraan, keadilan, pemerataan, dan lainya, melalui otoritas yang legal (otoritatif), alias sudah masuk kepada proses bagaimana politik bekerja untuk tujuan-tujuan yang lebih luas.

Baca Juga  Waspada: Aktivitas Kegempaan Lempeng Laut Maluku Cukup Intensif

Sementara Harold Laswell lebih fokus pada proses bagaimana aktor-aktor mencapai tujuan politik pribadi dan kelompok, yang lebih banyak dikiblati para surveyor politik hari ini, seperti bagaimana peluang si A terpilih atau peluang si B digandeng pemenang pemilihan, dan sejenisnya.

Kendati demikian, kedua sudut pandang sama-sama dianggap mewakili defenisi politik karena memiliki konteks politik pada masing-masing proses yang ada. Toh terbukti pada reshuflle kali ini, Harold Laswell lebih mewakili fakta yang ada ketimbang David Easton.

Masalahnya, apakah dari konteks Harold Laswell akan bisa dengan mulus beralih ke konteks David Easton? Apakah setelah bagi-bagi kursi akan ada proses alokasi nilai-nilai? Apakah di tangan Zulkifli Hasan Kementerian Perdagangan akan lebih berpeluang menghadirkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran untuk semua pihak (rakyat) yang termaktup di dalam sistem perdagangan nasional? Atau apakah di tangan Hadi Tjahjanto akan lebih terbuka peluang untuk menghadirkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, good governance, dan kemakmuran bagi semua stake holder (rakyat) di dalam ekosistem pertanahan nasional?

Tak ada yang tahu. Saya yakin, Jokowi pun tidak. Yang diketahui Jokowi adalah bahwa pertama, Istana akan mendapat darah politik baru yang rela berbuat apa saja demi tetap bertahan di posisi saat ini (lebih setia). Kedua, Istana juga akan mendapat lem politik yang lebih kuat agar lebih solid menuju 2024.

Baca Juga  Kapolres Halsel Pantau Langsung Kegiatan Gerai Vaksin TNI-Polri di Klinik Polres

Ketiga, secara ekonomi politik, kedua menteri yang ditunjuk akan memiliki peluang untuk lebih sejahtera dan makmur.

Jangan berharap banyak

Di luar tiga hal ini, termasuk soal prospek kinerja kedua menteriya nanti, saya kira Jokowi juga kurang pasti. Jika Jokowi saja tidak pasti, bagaimana dengan kita? Jangan coba-coba berharap lebih. Karena kembali pada kategori reshuffle di atas, kali ini memang hanya reshuffle politik, geser-geser posisi untuk adaptasi politik.

Karena itu, jangan bertanya apakah kedua sosok baru di dalam kabinet Jokowi itu adalah “the right man in the right place.” Dalam politik tidak ada pertanyaan semacam itu. Itu pertanyaan pakar managemen. Yang ada adalah pertanyaan, “Who get what, when, and how?.”

Kembali ke awal tulisan ini. Intinya adalah ini reshuffle politik. Titik. Jangan ngarep terlalu banyak. Lantas kapan ke tahap politik versi David Easton-nya? Bukankah sudah dikatakan, jangan berharap terlalu banyak. Di Indonesia, versi Harold Laswell adalah versi terbaik dan paling mutakhir. Titik! (*)

Sumber: Kompas.com

No More Posts Available.

No more pages to load.