Porostimur.com, Ambon – Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyampaikan kritik keras terhadap polemik yang mencuat akhir-akhir ini terkait aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat, khususnya di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran.
Ia menilai bahwa aktivitas tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab negara dalam menjaga kekayaan alam dan keanekaragaman hayati laut Indonesia.
Menurut Saadiah, Raja Ampat bukan sekadar gugusan pulau kecil, tetapi mahkota biodiversitas dunia yang memiliki lebih dari 75% spesies karang global dan ribuan spesies ikan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat.
Aktivitas pertambangan di wilayah tersebut, selain bertentangan dengan semangat konservasi, juga diduga kuat melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang melarang kegiatan tambang di pulau-pulau kecil.
“Pemerintah harus bertindak tegas. Ini bukan sekadar persoalan teknis izin tambang, ini adalah soal menyelamatkan ekosistem yang tak tergantikan. Apakah kita rela menukar surga terakhir dunia dengan kerusakan permanen demi keuntungan sesaat?” ujar Saadiah melalui keterangannya, Sabtu (7/5/2025) di Ambon.
Ia juga mengapresiasi langkah pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menemukan adanya indikasi pelanggaran serius. Namun, Saadiah mendesak agar langkah tersebut tidak berhenti pada evaluasi administratif semata, tetapi ditindaklanjuti dengan sanksi hukum dan pencabutan izin apabila terbukti terjadi pelanggaran.
