Saadiah Uluputty Minta Pemerintah Perhatikan Hak-hak Nelayan

oleh -69 views
Link Banner

Porostimur.com – Jakarta: Anggota Komisi IV DPR, Dapik Maluku, Saadiah Uluputty pada rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan perhatian khusus soal   perlindungan hak-hak nelayan khususnya yang mengalami musibah di laut.

Rrapat kerja yang dihadiri langsung oleh menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono ini memaparkan terkait perencanaan tahun anggaran 2022 terungkap Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor S634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, maka KKP mendapatkan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp6,11 triliun..

“Saya meminta penjelasan  perlindungan hak-hak nelayan khususnya yang mengalami musibah di laut. Hal ini  juga mesti menjadi perhatian khusus,” kata Saadiah, Jumat (24/9/2021).

Baca Juga  Hasil Undian Liga Champions. Ajax dan PSV Harus Lewati Babak Kualifikasi

Politisi PKS ini menambahkan, dalam 2 bulan terakhir terjadi beberapa musibah besar yang menimpa nelayan yaitu Juli lalu 17 kapal nelayan tenggelam di perairan Pontianak, Kalimantan Barat. “Kejadian  yang menyebabkan 33 nelayan hilang dan 22 nelayan meninggal dunia,” kata Saadiah.

Legislator Indonesia Timur ini mengingatkan kembali awal bulan September ini kapal perikanan Hendri 135 mengalami kebakaran dan tenggelam di perairan Maluku Utara menyebabkan 25 ABK hilang.

Selain itu, tokoh perempuan asal Maluku ini juga mempertanyakan mengenai nasib penyuluh perikanan di Indonesia khususnya di Maluku yang jumlahnya sangat terbatas.

“Sedangkan  wilayah laut Maluku sangat luas dan banyaknya nelayan memerlukan pendampingan dari para penyuluh.Kami  selaku perwakilan dari Maluku, meminta menteri KKP untuk tidak menghentikan operasional Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) karena dianggap memiliki kontribusi besar dalam penyiapan tenaga terdidik khususnya dibidang operator kapal perikanan,” pintanya.

Baca Juga  Lebih Pilih KSAL, 14 LSM Tolak Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Politisi FPKS ini juga mengungkapkan,  wilayah Maluku merupakan daerah penghasil perikanan tangkap terbesar di Indonesia, namun nelayannya masih didominasi oleh nelayan kecil.

Saadiah melanjutkan, mengingat sumberdaya ikan yang ada saat ini justru banyak dinikmati oleh kapal-kapal asing dan nelayan dari luar daerah, Ia meminta KKP untuk melakukan upgrading nelayan di daerah tersebut sehingga mampu melakuan eksploitasi terhadap sumberdaya ikan daerah.

“Pendampingan terhadap nelayan kecil ini sangat penting dilakukan karena mereka ini kerap mengalami kendala ketika melakukan aktivitas ekspor, terutama pada hasil tangkapan oleh nelayan kecil yang tidak dicatat (kapan ditangkapnya, daerah penangkapan, mutu ikan, dll). Dengan pendampingan yang baik, di masa yang akan datang, kejadian syarat lulus ekspor oleh pihak pengimpor tidak terpenuhi tidak akan kejadian berulang lagi,”  tutup Saadiah Uluputty.

Baca Juga  Rekor Superior Ancelotti, Madrid Bisa Akhiri 'Kutukan' Shakhtar?

(keket)