Porostimur.com – Jakarta: Anggota Komisi IV DPR, Dapik Maluku, Saadiah Uluputty pada rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan perhatian khusus soal perlindungan hak-hak nelayan khususnya yang mengalami musibah di laut.
Rrapat kerja yang dihadiri langsung oleh menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono ini memaparkan terkait perencanaan tahun anggaran 2022 terungkap Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor S634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, maka KKP mendapatkan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp6,11 triliun..
“Saya meminta penjelasan perlindungan hak-hak nelayan khususnya yang mengalami musibah di laut. Hal ini juga mesti menjadi perhatian khusus,” kata Saadiah, Jumat (24/9/2021).
Politisi PKS ini menambahkan, dalam 2 bulan terakhir terjadi beberapa musibah besar yang menimpa nelayan yaitu Juli lalu 17 kapal nelayan tenggelam di perairan Pontianak, Kalimantan Barat. “Kejadian yang menyebabkan 33 nelayan hilang dan 22 nelayan meninggal dunia,” kata Saadiah.
