Menteri AHY berharap, melalui proses pengukuran yang cermat dan sistematis ini tidak lagi ditemukan persoalan seperti tumpang tindih batas tanah maupun kesenjangan data. “Mudah-mudahan dengan kegiatan (pendaftaran tanah, red) ini yang dilakukan secara masif di tengah-tengah masyarakat kita, akan semakin baik memberikan kepastian hukum dan juga meningkatkan nilai ekonomi dari tanah yang dimiliki warga,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri AHY mendapat penjelasan tentang berbagai alat pengukuran, termasuk menggunakan drone serta teknologi Light Detection and Ranging (LIDAR) yang bisa menghasilkan citra tiga dimensi.
Sebagai informasi, di Kota Depok sendiri diperkirakan jumlah bidang tanahnya ada sebanyak 688.797 bidang. Dari jumlah itu, 97,8 persen atau setara dengan 673.857 bidangnya sudah terdaftar dan 93,6 persen atau 644.955 bidang tanahnya sudah bersertipikat.
Kantor Pertanahan Kota Depok menargetkan bisa mendaftarkan 5.000 bidang tanah melalui program PTSL. “Di tahun 2024, Kota Depok sudah mencapai 2.500 bidang. Saat ini sedang on process,” jelas Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan.
Hadir dalam rangkaian kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran; serta jajaran Forkopimda Kota Depok. (GE/PHAL)
