Oleh: Made Supriatma, Peneliti, jurnalis lepas dan visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura
Saya mendengar SPPI pada saat awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketika itu, dalam dengar pendapat di DPR, Menteri Pertahanan mengatakan akan merekrut 30 ribu SPPI untuk program MBG alias Makan Bergizi Gratis. Mereka akan menjadi pengelola SPPG atau dapur MBG.
Dan itu memang dilaksanakan. Rekrutmen dilaksanakan intensif tahun lalu. Dan, para SPPI ini dilatih menjadi Komponen Cadangan. Kalau mereka lulus S1, pangkatnya jadi Letnan Satu Komcad. Kalau Diploma 3 atau 4, pangkatnya Sersan Dua. Ini mengikuti jenjang kepangkatan di TNI.
Saya mewawancarai beberapa SPPI yang kemudian menjadi pengelola dapur MBG ini. Mereka mengaku bahwa pendidikan yang mereka terima itu 70 persen adalah pendidikan militer. Sisanya tentang manajemen dapur. “Ada diajarin menembak, Mas. Ada juga melempar granat. Tapi ndak banyak. Pelurunya terbatas. Yang banyak adalah baris berbaris.”
Food safety atau keamanan makanan? Ada tapi sekilas, begitu jawab mereka. Tapi ketika itu alasan mereka, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh BGN.
Pemerintah melakukan efisiensi. Katanya. Mereka potong dana ini dan itu. Potong transfer ke daerah. Potong perjalanan dinas. Namun di sisi lain, mereka menambah ASN baru untuk kepentingan program mereka. Mengapa tidak memanfaatkan apa yang ada? Yang sudah berpengalaman dan jelas rekam jejaknya? Bukankah ASN kita, kalau ditata secara benar, adalah golongan profesional juga?
