Muis meminta DPRD Kota Ternate segera memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi terbuka terhadap sistem rujukan BAHIM.
Evaluasi itu, menurutnya, harus mencakup jumlah armada, titik penempatan, pola siaga, waktu respons, mekanisme komunikasi, kebutuhan anggaran, kondisi armada, hingga prosedur ketika dua atau lebih pulau membutuhkan evakuasi secara bersamaan.
Jangan Tunggu Mahmud Harun Berikutnya
Muis menegaskan, kasus Mahmud Harun harus menjadi momentum untuk membenahi sistem rujukan masyarakat kepulauan secara menyeluruh.
Pemerintah Kota Ternate, kata dia, tidak boleh menunggu korban berikutnya untuk menyadari bahwa sistem pelayanan kesehatan BAHIM membutuhkan perubahan mendasar.
“Jangan lagi bicara siapa yang memegang kunci ambulans. Bicara siapa yang menjamin ketika nyawa masyarakat kepulauan sedang dipertaruhkan. Satu ambulans untuk tiga pulau bukan solusi pemerataan. Itu justru harus dievaluasi secara serius,” tegasnya.
Menurut Muis, masyarakat BAHIM tidak membutuhkan alasan administratif ketika berada dalam situasi darurat.
Mereka membutuhkan sistem yang mampu bergerak ketika pelayanan medis membutuhkan evakuasi.
“Masyarakat BAHIM tidak membutuhkan alasan. Mereka membutuhkan sistem rujukan yang bekerja. Ketika pasien sudah dinyatakan membutuhkan rujukan, ambulans harus tersedia. Jangan sampai pasien menunggu birokrasi, sementara waktu terus berjalan dan nyawa menjadi taruhannya,” pungkas Muis.
