Tapi di sisi lain, muncul tanya getir: apakah dengan uang itu media masih bisa kritis?
Sejarah sudah banyak memberi pelajaran. Di Rusia, awal 2000-an, pemerintah memberi “subsidi” agar media tak terlalu keras pada Kremlin. Di Hungaria, Viktor Orbán melakukan hal serupa: media disubsidi, diakuisisi, lalu dipeluk — sampai lupa cara menggigit. Demokrasi pun berubah jadi monolog panjang satu suara.
Di Filipina, di masa Duterte, media yang terlalu tajam malah disayat balik dengan pajak dan tuntutan hukum. Di mana-mana, dana dari kekuasaan selalu berpotensi jadi mic silencer paling ampuh.
Tentu Hensat percaya media Indonesia tak semudah itu dibungkam. Tapi, mohon maaf, sejarah republik ini penuh dengan niat baik yang berujung sial. Kita pernah punya “Pers Pembangunan” — katanya untuk kemajuan bangsa, tapi akhirnya hanya jadi pengeras suara Orde Baru.
Masalahnya bukan pada niat memberi, tapi pada konsekuensi menerima. Sebab uang hasil rampasan korupsi, betapapun telah “diputihkan”, tetap membawa jejak moral: ia berasal dari kejahatan yang merampas hak rakyat. Lebih tepat jika dikembalikan untuk rakyat — walau media juga bagian dari rakyat.
Sebab ketika uang itu dialirkan ke media bukan untuk audit atau edukasi, tapi untuk “menolong”, kita harus hati-hati: jangan-jangan dari korban korupsi, media berubah jadi penyambung lidah koruptor baru — yang lebih wangi parfum dan lebih rapi dasinya.
