Alih alih menerapkan karantina wilayah, Jokowi membuat kebijakan PSBB, PSBB transisi, PSBB ketat, Pembatasan Sosial Berskala Mikro atau Kecil (PSBM/PSBK), Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS) dan kini PPKM Darurat. Itu semua adalah kebijakan ompong yang mewakili kebimbangan Jokowi untuk mendahulukan keselamatan warga negara dari ekonomi.
Apakah itu karena negara tak punya uang? Apakah muasal penolakan Jokowi pada karantina wilayah (lockdown) adalah karena menurut perintah Undang-Undang ia harus menaruh nasi ke piring rakyatnya selama dikunci di rumah?
Belum tentu, sebab Jokowi dalam APBN 2021 justru menambah anggaran pembangunan infrastruktur menjadi Rp 417, 8 triliun — naik sekitar 48% dari Rp 281,1 triliun di tahun 2020. Sementara anggaran bagi kesehatan dan sosial justru diturunkan secara drastis.
Pembangunan infrastruktur: inikah penyebab Jokowi bimbang mendahulukan keselamatan rakyatnya? Atau mungkin ia berpikir, prioritas menangani pandemi akan merontokkan ekonomi, lalu meruntuhkan pemerintahannya?
Apapun, sekarang keadaan sudah kasip. Semua orang marah, frustrasi dan putus asa. Serangan virus ini tak pilih bulu.
Makin ke sini, makin jelas bahwa “orang baik” ini inkompeten. Bukti di depan mata. Fasilitas kesehatan kolaps. Tenaga kesehatan ratusan tewas, selebihnya sangat kelelahan.
