Perusakan baliho paslon lain, pemasangan baliho oleh aparatur negara, rekayasa DPT (Daftar Pemilih Tetap), koneksitas IT KPU-Bawaslu dengan pihak tertentu, kalau semua ini terbukti, maka ini layak dituduh sebagai bagian dari desain kecurangan yang sudah dimulai. Apakah kita akan mengucapkan “Selamat Datang Kecurangan?” Kalau begini sikap kita: maka kita akan membiarkan kecurangan ini menjadi referensi bagi setiap pemilu yang akan datang. Kita akan membiarkan kecurangan ini menjadi warisan politik yang akan diikuti generasi masa depan. Dari sini, bangsa akan kehilangan kejujurannya. Kecurangan akan menjadi tradisi yang terus menerus dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apa jadinya negara ini di masa depan?
Lawan ! Siapa yang harus melawan? Seluruh rakyat Indonesia. Demi dan atas nama nangsa, semua harus bersatu hadapi proses kecurangan pilpres yang sudah dimulai. Bagaimana caranya?
Pertama, desak paslon presiden-wakil untuk buat pakta integritas bersama. Tiga paslon tanda tangan bersama untuk menjaga pemilu bebas kecurangan. Jika timsesnya terbukti melakukan kecurangan, paslon tampil ke publik, minta maaf dan beri teguran kepada timses secara terbuka.
Kedua, buat Panja DPR untuk memastikan aparat negara netral. Polisi, TNI, Pj kepala daerah, BIN, Kejaksaan, KPK, kementerian, KPU dan Bawaslu netral.
