Porostimur.com, Jakarta – Perombakan atau reshuffle kabinet di ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik. Pasalnya, kepentingan politik dinilai lebih menonjol ketimbang alasan kinerja menteri yang diganti dalam reshuffle pamungkas tersebut.
“Untuk apa reshuffle kabinet di penghujung purna bakti kalau tak ada kepentingan politik yang super mendesak,” kata Peneliti Utama Politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, Senin (19/8/2024).
Dia menilai reshuffle ini bisa dimaknai sebagai otak atik komposisi menteri untuk memback up dan mematikan kepentingan presiden bisa dilakukan secara memadai oleh menteri. Siti pun mempertanyakan apakah reshuffle kali ini untuk kebutuhan rezim Jokowi atau untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Atau untuk keduanya? Adalah jelas bahwa alasan kepentingan politik lebih menonjol ketimbang alasan kinerja menteri yang diganti. Tolok ukur rekrutmen menteri kurang jelas, sehingga reshuffle menteri pun acapkali menimbulkan ketidakjelasan kecuali alasan hak istimewa presiden,” pungkasnya.
Diketahui, total ada dua menteri baru, satu menteri berpindah posisi, dan satu wakil menteri baru. Pelantikan menteri dan wamen baru dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).
