Soal Pemberhentian Kepala Desa Dofa, Ini Penjelasan Kabag Pemerintahan Kepulauan Sula

oleh -39 views
Link Banner

Porostimur.com, Sanana – Pemberhentian Kepala Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat, mendapat tanggapan dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Sula, Jumat (5/8/2022).

Sebelumnya, salah satu tokoh masyarakat atas nama Suaib Marasabessy saat di wawancarai awak media mengatakan, SK pemberhentian kepala Desa Dofa akan di tinjau kembali.

“Di berikan waktu kepada Bagian Pemerintahan untuk meninjau kembali SK Pemberhentian kepala Desa Dofa,” ungkap Suaib.

“Dan seluruh anggota komisi I DPRD Kepsul menyampaikan bahwa kepala Desa Dofa harus di kembalikan,” lanjut Suaib.

Ia mengatakan, harus kembalikan SK Kepala desa definitif, karena SK pemberhentian sementara Kepala Desa Dofa menurut anggota DPRD Komisi I adalah cacat hukum. Itu adalah hasil pertemuan kami dengan ketua Komisi I.

Kemudian lanjut Suaib, SK pemberhentian kepala desa dofa sampai sejauh ini belum di terima oleh kepala desa dan SK tersebut di ketahui dari media sosial, dari mulut ke mulut dan itu memang sudah beredar viral di media sosial.

Baca Juga  Dewan Pers akan Genjot Percepatan Peserta Uji Kompetensi Wartawan

“Tadi dalam ruangan hearing juga sudah di buktikan dan di bacakan oleh Camat ke ketua Komisi I bahwa SK pemberhentian kepala desa itu atas rujukan rekomendasi dari anggota BPD yang sudah tidak punya kapasitas karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri pada pemilihan kepala desa serentak dan yang bersangkutan sudah berakhir masa jabatan pada bulan Juni 2021 kemarin,” jelas Suaib.

Suaib bilang, Sementara rekomendasi yang di berikan oleh ketua BPD yang sudah tidak aktif itu pada tanggal 28 Desember 2021, jadi kesimpulannya dari ketua dan anggota komisi I bahwa itu semua tidak sah atau cacat demi hukum dan harus di tinjau kembali.

Terpisah kepala bagian Tata Pemerintahan, Suwandi H. Gani saat di konfirmasi Transtimur Media Group (TMG) mengatakan, kalau memang sepanjang itu di perbaiki sub koordinasinya dengan pimpinan kecamatan, menjaga kondusif di masyarakat sudah di jalankan tidak ada masalah, kami kembalikan.

Baca Juga  Polda Maluku Gelar Gladi Persiapan Upacara Hari Bhayangkara Ke-74

“Jadi saya ingin sampaikan bahwa SK Kepala Desa Dofa itu bukan SK permanen tetapi SK pemberhentian sementara untuk pembinaan agar yang bersangkutan melaksanakan fungsi dan tugasnya, koordinasi baik dengan pemerintahan kecamatan, jangan ciptakan kelompok-kelompok di pemerintahan Desa Dofa dan ciptakan suasana yang kondusif di masyarakat,” ujar Kabag.

Suwandi menjelaskan, SK pemberhentian kepala Desa Dofa itu bersumber dari Tata Pemerintahan berdasarkan laporan resmi dari BPD karena bicara pemerintahan itu bicara administrasi.

“Bukan kita bicara faktor suka dan tidak suka tidak, tidak ada itu,” tegas Suwandi.

Untuk dasar pemberhentian lanjut Suwandi, yang pertama Permendagri nomor 66 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada pasal 8 itu jelas mengatur itu.

Baca Juga  Bito Temmar: Ekpresi Kemarahan Gubernur Maluku Jorok

“Kemudian yang menjadi dasar pemberhentian juga adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 29 tentang larangan kepala desa,” jelasnya.

“Untuk masalah administrasinya itu adalah yang bersangkutan ketika di panggil oleh camat secara resmi tidak hadir, kemudian ada laporan kinerja dari BPD yang menyampaikan bahwa salah satunya tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemerintah desa,” tutup Alumni STPDN itu. (Jems)

No More Posts Available.

No more pages to load.