Porostimur.com, Ambon — Aktivitas pertambangan batu gamping yang dijalankan PT Gunung Makmur Indah (GMI) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali menjadi sorotan DPRD Provinsi Maluku. Selain aspek legalitas, dewan menekankan pentingnya transparansi serta kontribusi nyata perusahaan bagi daerah dan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Irawadi, menegaskan bahwa persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada izin usaha, tetapi juga pada dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan.
Tekankan Manfaat bagi Daerah
Menurut Irawadi, kehadiran investasi di sektor pertambangan harus membawa manfaat konkret bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah, baik melalui penerimaan daerah maupun dampak ekonomi langsung.
“Jangan sampai sumber daya diambil, tetapi daerah tidak merasakan manfaat yang signifikan. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Ia menilai, prinsip kebermanfaatan harus menjadi dasar utama dalam setiap aktivitas investasi, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.
Minta Keterbukaan Proses Hukum
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya transparansi terkait proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan. Hal ini dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
