Porostimur.com, Ternate – Forum Perjuangan Pemekaran Provinsi Maluku Utara (FPPPMU) kembali menegaskan komitmennya mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen itu diwujudkan melalui dialog publik bertajuk “Dugaan Monopoli Proyek APBD Provinsi oleh Kerabat Gubernur Maluku Utara” yang digelar sebagai ruang penyampaian kritik sekaligus kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketua FPPPMU Arsad Sangaji, yang membuka dialog tersebut mengatakan forum itu bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan menjadi bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Menurut Arsad, Maluku Utara lahir dari semangat keadilan, pemerataan, dan keberpihakan kepada masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, maupun etika.
“Provinsi Maluku Utara lahir dari semangat keadilan, pemerataan, dan keberpihakan terhadap rakyat. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan administrasi. Kritik yang disampaikan melalui forum ini merupakan bentuk partisipasi publik yang dijamin dalam negara demokrasi,” tegas Arsad.
