Oleh: Bito S. Temmar, Politisi senior
Konsisten sejak menjabat hingga definitif Walikota Ambon: menertibkan dan menata kebersihan dan kelayakan Pasar Mardika, layak mendapat apresiasi dan dukungan semua pihak, segenap warga kota Ambon. Pedagang, warga masyarakat, dan bahkan elit pemerintahan beralasan sumringah saat mengunjungi pasar terbesar itu makin tertib, bersih, dan manusiawi. Kendati begitu, di seberang, ada saja yang kritis dan awas; tak larut begitu saja dengan capaian kinerja walikota dan jajarannya. Tentu ada yang mengusik.
Problematik fundamental Kota Ambon yang terus “mengintai”, yakni: ketidakseimbangan beban yang terus bertambah terhadap daya dukung yang terbatas, kompleks, dan penuh resiko — menyodorkan kesadaran sekaligus menjadi PR bagi walikota dan jajaran serta DPRD. Mudah-mudahan pemprov dan DPRD Maluku peduli juga.
Dirunut kebelakang, ada janji dan retorika politik yang dimotifikasi adagium warung kopi “tiba saat tiba akal”, yang pernah begitu menggiurkan untuk memindahkan ibukota provinsi Maluku keluar Kota Ambon sebagai pilihan yang paling mungkin terhadap dinamika pembangunan terus meningkat. Tapi ternyata gagal direalisasikan.
Maka inilah saatnya problem ketidakseimbangan beban terhadap daya dukung hadir sebagai issu penting yang merangsang diskursus publik yang mendorong formulasi kebijakan untuk menemukan jalan keluar. Bukan tanpa alasan problematik fundamental seperti ini dijadikan tema diskursus. Pertama, sudah lama gejala ketidakseimbangan beban terhadap daya dukung dikenali sebagai variabel krisis yang merusak natur kota (pulau) Ambon.
