Padahal, dalam tradisi kelembagaan MUI yang dipatenkan dalam SOP-nya, keputusan penting lazimnya lahir dari ruang rapat, bukan ruang jumpa pers; dari musyawarah, bukan sorotan kamera. Orang pun bertanya-tanya: mestinya pimpinan MUI pulang lebih dulu dari Istana, menggelar rapat resmi, lalu mendengar seluruh pandangan ormas yang menitipkan mandat di tubuh MUI.
Di situlah perbedaan pendapat diuji, argumen disilang, dan kehati-hatian dirawat. Apalagi ini bukan perkara lokal, bukan pula soal teknis ibadah. Ini soal Palestina, soal keadilan global, soal posisi moral Indonesia di hadapan sejarah. Tanpa proses itu, keputusan mudah tergelincir menjadi kehendak beberapa pihak—yang tak jarang kemudian memantik kecurigaan.
Sikap tersebut tentu sah secara prosedural internal pimpinan, tetapi rapuh secara legitimasi umat. Tak heran jika setelah tepuk tangan Istana usai, suara-suara lain bermunculan. Dan suara itu bukan bisik-bisik pinggir jalan.
Ambil contoh Muhammadiyah, ormas yang dikenal tenang dan terukur, yang justru memilih jalan berbeda. Sikapnya bukan reaksi emosional, melainkan analisis hukum internasional yang dingin namun tajam.
Melalui rilis resmi, Muhammadiyah menyoal dasar hukum Charter BoP, menganggap mandatnya kabur, dan menyebut penetapan Donald Trump sebagai ketua seumur hidup dengan hak veto tunggal berpotensi menjadikan BoP seperti “perusahaan politik privat”. Perdamaian ala korporasi: satu CEO, banyak cabang, minim akuntabilitas.
