Ketua Bawaslu Halmahera Barat, Nimbrot, menambahkan bahwa pihaknya siap melakukan terobosan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Bawaslu tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
“Penting bagi kami memastikan peran perangkat desa, BPD, dan pengurus Bumdes yang terlibat dalam politik praktis dipahami secara jelas, mengingat masih ada kebingungan terkait sanksi sebelum penetapan calon,” kata Nimbrot.
Sementara itu, Helni, Kordiv Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Halmahera Barat, menyoroti isu-isu terkait netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara. Ia mendorong Panwascam untuk lebih aktif melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu kabupaten dan mendokumentasikan temuan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
“Ini sangat penting untuk proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Panwascam juga perlu memantau aktivitas ASN di media sosial guna mencegah keterlibatan mereka dalam kampanye,” tutup Helni. (Asirun Salim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
