“Soal Kepekaan Sosial, Bukan Sekadar Nominal”
Pengamat kebijakan publik yang juga peneliti pada The Bendungan Institut (TBI) Jakarta Dr. Saiful Ahmad, menilai kebijakan itu menunjukkan ketidak seimbangan prioritas pemerintah daerah.
“Di tengah desakan efisiensi, pemerintah seharusnya memulai penghematan dari level tertinggi, bukan justru mempertahankan pos-pos belanja yang berpotensi mubazir,” ujarnya, Sabtu (25/10/2025) di Jakarta.
Ia menambahkan, komunikasi pemerintahan seharusnya bisa dilakukan dengan lebih efisien melalui kanal digital resmi dan transparan.
“Komunikasi publik tidak harus identik dengan belanja besar. Yang penting adalah transparansi, konten yang informatif, dan interaksi yang membangun kepercayaan rakyat,” tegasnya.
Saiful mengingatkan, kebijakan ini menunjukkan ketimpangan sosial yang nyata. “Kita sedang bicara soal rakyat kecil yang kesulitan membeli pulsa data dua puluh ribu rupiah saja. Tapi di sisi lain, seorang gubernur justru mendapat anggaran komunikasi sebelas Rp11 miliar lebih. Ini bukan sekadar soal nominal, tapi soal kepekaan sosial dan moral governance,” tandasnya.
Desakan Audit Terbuka dan Transparansi
Sementara itu, Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Utara Said Alkatiri, mengingatkan agar anggaran komunikasi jangan sampai berubah fungsi menjadi dana pencitraan politik.
