Menurut Yohanes, efisiensi bukan hanya soal pemangkasan angka, tapi soal refleksi moral. “Setiap rupiah uang rakyat harus dikelola hati-hati dan memberi manfaat langsung. Komunikasi seorang gubernur seharusnya mendekatkan pemerintah dengan rakyat, bukan memperluas jaringan kekuasaan atau membangun citra pribadi di media sosial,” ujarnya.
Ia menegaskan, komunikasi publik yang efektif tidak selalu membutuhkan dana besar. “Dengan pemanfaatan kanal digital yang murah dan partisipatif, kepala daerah bisa langsung berinteraksi dengan warganya secara transparan,” katanya.
Namun, menurut Yohanes, alokasi dana komunikasi yang besar tanpa rincian manfaat yang jelas hanya akan menimbulkan skeptisisme publik.
“Uang Rp11 miliar lebih untuk ‘komunikasi’ seharusnya mampu menghasilkan keterbukaan informasi, bukan kebingungan publik. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan komunikasi seorang gubernur bukan pada besarnya dana yang dihabiskan, melainkan pada seberapa dekat ia dengan rakyat yang dipimpinnya,” pungkasnya. (Tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
