“Kalau rakyat disuruh berhemat, pemerintah juga harus memberi contoh. Jangan bicara efisiensi anggaran di satu sisi, tapi justru menganggarkan dana komunikasi jumbo yang belum jelas manfaatnya bagi publik,” ujarnya.
Menurut Said, penggunaan dana sebesar itu harus memiliki indikator kinerja konkret, seperti peningkatan transparansi informasi publik dan efektivitas penyampaian kebijakan kepada masyarakat.
“Kalau hanya untuk membiayai konferensi pers, perjalanan, atau kegiatan seremonial, maka itu pemborosan yang tak bisa dibenarkan,” tegasnya.
LIRA, lanjut Said, mendorong audit terbuka terhadap alokasi dana komunikasi ini. “Publik berhak tahu bagaimana uang rakyat digunakan dan sejauh mana manfaatnya untuk kepentingan bersama. Kalau hanya menambah kenyamanan elite, itu harus dikoreksi,” ujarnya.
IACN: Efisiensi Bukan Sekadar Pemotongan Anggaran
Kritik senada disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Indonesian Anti Corruption Network (IACN), Yohanes Masudede. Ia menilai, anggaran komunikasi sebesar itu mencerminkan ketimpangan simbolik antara gaya hidup pejabat dan kondisi masyarakat.
“Saat pemerintah berbicara efisiensi, justru yang dikorbankan sering kali program-program kecil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bukan belanja besar di lingkar kekuasaan,” katanya.
