Tiga Senator Asal Malut Diduga Nyolong Suara

oleh -68 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ternate : Tiga dari empat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara, hasil Pemilihan Umum, 17 April 2019 yakni: Ir Namto Hui Roba, Chaedir Djafar SE,ME dan Hj Suriati Armaiyn diduga melakukan praktek penggelembungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal ini sebagaimana tertuang dalam tuntutan gugatan Calon Anggota DPD RI atas nama Ikbal Hi. Djabid SE yang dibacakan oleh kuasa hukumnya, Benny Hutabarat di hadapan Majelis Sidang kasus perkara dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di Kantor Bawaslu RI, jalan Thamrin Jakarta, Selasa (11/6).

Dalam gugatannya Benny, menyebut patut diduga telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu.

“Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019, ketika KPU Provinsi Maluku Utara melakukan pleno, saksi telah menyampaikan form keberatan tentang adanya penggelebungan suara yang menguntungkan Calon Anggota DPD RI, Nomor Urut 32, 24 dan 40. Namun keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh terlapor (KPU),” beber Hutabarat..

Adapun dugaan pelanggaran administrasi tersebut menurut Hendry, terjadi di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yakni perbuahan data yang menguntungkan Calon DPD Chaedir Djafar SE ME, dimana pada Form C1, jumlah suara 215. Namun pada Form DB, jumlah suaranya berubah menjadi 224 atau bertambah 9 suara.

Baca Juga  Effendy Latuconsina Resmi Jadi Wakil Ketua DPRD Promal

Begiru juga yang terjadi di Kecamatan Maba Utara, dimana pada Form C1, jumlah suara yang tercatat 569 suara. Namun pada Form DB, jumalh suaranya menjadi 1.309 suara atau bertambah 740 suara.

Di Desa Lolori, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Ir Namto Hui Roba, Calon Anggota DPD RI, Nomor Urut 32 pun melakukan hal yang sama.

Pada TPS 2, data yang tertulis di Form C1 32 suara. Namun pada Form DAA berubah menjadi 138 suara dan pafa, Form DA1 menjadi 272 suara atau bertambah 134 suara.

Di Desa Jalan Baru, Kecamatan Jailolo, TPS 3, pada Form C1 tercatat 81 suara, namun pada Form DAA menjadi 85 suara atau bertambah 4 suara.

Di Desa Bula, Kecamatan Morotai Selatan, Namto Hui Roba juga diduga melakukan perubahan angka. Pada TPS 1, Form C1 mencatat 17 suara dan di TPS 2 terdapat 2 suara atau total 19 suara. Namun di Form DA1, berubah menjadi 29 suara atau bertambah 10 suara.

Baca Juga  Kapolda Malut Resmi Gedung Baru Direktorat Lalu Lintas

“Hal yang sama juga terjadi di bebera desa seperti desa Porniti, desa Gamlamo, dan desa Tedeng”, kata Benny Hutabarat.

Benny mengatakan, di beberapa kecamatan, terjadi perubahan angka yang jelas-jelas menguntungkan Namto Hui Roba, seperti di Desa Borongan, Tegereba Tua dan Desa Podong. Begitu pula di Desa Balisoang, Golo, Tacici, Susupu dan Desa Goro-Goro.

Di Kabupaten Halmahera Selatan lanjut Benny, kecurangan diduga terjadi di Kecamatan Obi Barat, dimana jumlah perolehan suara Calon Nomor Urut 40, Hj. Suriati Armaiyn mengalami penambahan.

Pada Form C1 jumlah perolehan suara sebanyak 121, akan tetapi pada form DA menjadi 148 suara atau bertambah 27 suara.

Sementara di Desa Manatahan, di TPS 1 dan TPS 2, pada form C1 tercatat 14 dan 7 suara. Di TPS 3 dan TPS 4, masing-masing 18 dan 1 suara, atau totalnya 40 suara. Namun pada form DA1 menjadi 60 atau bertambah 20 suara.

Hal yang kurang lebih sama, juga terjadi di Kecamatan di Obi Utara, Gane Barat dan Gane Barat Utara.

Di Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah , Form C1 mendata 97 suara, namun pada form DA1 berubah menjadi 101 suara, alias bertambah 4 suara.

Baca Juga  Rakor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Prov Maluku

“Kecamatan Patani Timur, Kecamatan Pulau Gebe, Kecamatan Patani Barat, Di Desa Bobane Indah dan Kecamatan Patani Utara, Perubahan terjadi hampir di seluruh Provinsi Maluku Utara”, katanya.

Sementara itu KPU Provinsi Maluku Utara dalam nota pembelaan yang dibacakan anggota KPU Malut, H Buchari Mahmud menyatakan, keberatan atas gugatan yang disampaikan saksi calon DPD RI atas nama Ikbal H. Djabid yang disampaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi tidak dapat menunjukan bukti-bukti seperti yang disebutkan.

Buchari mengakui, adanya perbedaan data yang diterjadi di kabupaten Pulau Morotai. Dan pada saat pleno Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data untuk dua jenis Pemilu yakni DPD dan DPRD Provinsi Dapil Malut II.

Dari hasil penyandingan data tersebut telah dilakukan berbagai perubahan untuk mencocokan data-data yang dimiliki KPU, Bawaslu maupun para saksi. Dan dilanjutkan dengan pleno penetapan oleh KPU Provinsi.

“Setelah pencocokan dan perbaikan dilanjutkan dengan pleno rekapitulasi, tetapi tidak ada lagi keberatan saksi”, kata Haji Buchari. (tim)