Tetapi negara wajib memastikan bahwa hak seorang warga negara untuk berbicara tetap terlindungi. Negara wajib menjamin bahwa tidak ada intimidasi, ancaman, atau teror yang menghampiri mereka yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat.
Hal itu menjadi semakin penting ketika lembaga-lembaga yang secara konstitusional diberi tugas mengawasi kekuasaan tampak kehilangan ketajamannya di mata publik. Ketika parlemen lebih sering terlihat menyetujui daripada menguji, ketika fungsi pengawasan terasa melemah, maka suara dari kampus menjadi semakin berharga.
Pertanyaan-pertanyaan yang tidak lagi terdengar dari gedung parlemen sering kali justru muncul dari ruang-ruang akademik.
Dalam keadaan seperti itu, keberadaan mahasiswa yang berani berbicara bukanlah masalah yang harus dicurigai, melainkan aset demokrasi yang harus dijaga. Sebab sebuah republik yang sehat tidak diukur dari banyaknya pujian yang diterima penguasa, melainkan dari seberapa aman para pengkritiknya hidup dan berbicara.
Karena itu, jika ada yang mengatakan Tiyo Ardianto terlalu berani, mungkin memang benar. Tetapi sebuah republik tidak seharusnya takut pada mahasiswa yang terlalu berani. Menjadi pantas jika yang ditakuti ketika keberanian seperti itu menjadi barang langka, ketika kampus kehilangan suaranya, dan ketika kritik yang dulu tumbuh sebagai bagian alami demokrasi berubah menjadi sesuatu yang dianggap luar biasa.
