“Master plan Pak Bas Suebu jauh lebih hebat dari yang ada di birokrasinya Lukas Enembe. Saya ada di masa itu dan saya tahu bagaimana caranya akuntabilitas itu jalan dengan baik. Karena harus ada rapat periodik pimpinan dengan gubernur, kemudian evaluasi dan sebagainya, itu terasa. Tapi di jaman sesudah saya, saya tidak ikuti, hanya dengar hasil saja, dan lihat hasilnya tidak terasa sama sekali. Apa yang ada ini (adalah) hasil pembangunan dari gubernur-gubernur yang lama,” kata adik kandung pelaku sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) alm. Ramses Ohee ini.
Kendala lainnya, lanjutnya lagi, adalah konstruksi budaya Papua yang menempatkan kaum perempuan sulit untuk terlibat secara langsung dalam merumuskan maupun melaksanakan kebijakan-kebijakan pembangunan. Hal itu membuat dirinya miris. Kendati menjadi Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua, aku Sipora Nelci Modouw, ia belum mampu membawa kaum perempuan Papua keluar dari kungkungan budaya tersebut.
“Saya punya dana besar tapi tidak bisa bikin apa-apa, karena di akar rumput, laki-laki memegang peranan penting. Kami terbentur dengan hambatan-hambatan sosial yang terkonstruksi begitu ketat dan kita tidak mencapai apa-apa,” kata pendiri Ikatan Perempuan Asal Sentani (IPAS) ini.
