Kedua, cara menghalangi Hak Angket dengan menggembosi partai pengusulnya. PPP misalnya. Ini partai yang sedang jadi buah bibir rakyat. Posisi PPP dipertanyakan publik apakah masih punya independensi? Publik melihat PPP dalam keadaan “Laa yahya walaa yamuut” jika mengacu pada perolehan suara dua pemilu terakhir. Apakah perolehan suara PPP kali ini mencapai 4% sehingga bisa masuk ke Senayan? Atau masih butuh syafaat supaya tetap bisa masuk senayan. Anda paham kan apa itu syafaat? Ini yang membuat rakyat was was. Bukan was was PPP masuk Senayan atau tidak. Was was apakah PPP bisa bersikap independen dan punya marwah untuk menjaga simbol Ka’bah kaitannya dengan Hak Angket ini. PPP adalah partai yang paling rawan kena operasi.
PDIP, Nasdem, PKB dan PKS pun juga akan ditawari untuk bergabung. Ada jatah menteri plus pengganti dana pemilu misalnya. Tambah bunganya. Apakah empat partai ini akan tergoda? Kalau tergoda, rakyat perlu melakukan evaluasi atas dukungannya terhadap empat partai ini di pemilu yang akan datang. Jangan mudah lupa!
Ketiga, menghambat Hak Angket dengan cara operasi melalui anggota DPR. Jika pun PPP tidak ikut mengusulkan Hak Angket, empat fraksi PDIP, Nasdem, PKB dan PKS masih cukup jumlah anggotanya, karena mencapai 50% + 1. Cukup untuk mendukung Hak Angket.
