Vaksin AstraZeneca Antara MUI dan PWNU Jatim

oleh -84 views
Link Banner

Oleh: Aguk Irawan MN, Alumni Universitas Al Azhar Kairo dan Pengasuh Ponpes Baitul Kilmah Yogyakarta

Hukum vaksin AstraZeneca menjadi babak baru; MUI Pusat yang mengharamkan, tapi boleh digunakan dan PWNU Jatim yang
menghalalkan, dan tentu saja boleh digunakan. Secara prosedur ilmiah sudah sama-sama memenuhi syarat akademik, atau dalam pandangan Charles Pierce sudah sama-sama melakukan inquiry-investigation, tetapi hasilnya bisa berbeda.

Uniknya bagi keduanya, ada dua titik temu: keduanya tak menampik jika dalam AstraZeneca ada kandungan pangkreas (tripsin) babi, dan boleh digunakan. Tetapi sudut pandang soal tripsin ini adalah apakah termasuk haram li zatih, yaitu keharaman
yang sejak semula ditentukan syar’i, atau bukan? Ini yang menjadi pemicu berbedanya kesimpulan hukum.

Tentu saja bagi MUI, sebagaimana fiqih pada umumnya, semua kandungan yang berasal dari babi adalah mutlak haram penggunaannya, kecuali jika ada proses istihâlah: Hilangnya kandungan babi seluruhnya dan telah berubah wujud secara
alamiah, sebagaimana yang tersirat dalam kitab fiqih dasar Madhab Imam Hanafi: Radd Al-Mukhtâr ‘alâ Al-Durr Al-Mukhtâr.
Begitu juga Madhab Imam Syafii pada kitab Syarh Al-Muhadzdzab.

Sekarang pertanyaanya adalah apakah perubahan dari bahan baku pangkreas babi menjadi tripsin lalu dilarutkan dengan kode
getik yang hanya 10 mili liter ini telah berubah wujud ini terjadi secara alami atau kimiawi? Disinilah letak masalahnya. Sebagian besar pemegang otoritas pemegang fatwa di Timur Tengah, seperti al-Azhar Mesir, Uni Emirat Arab dan lainnya mengangap, halal, karena perubahan tersebut dianggap alami. Tetapi bagi sebagian bersikukuh adalah rekayasa dan kimiawi, maka menjadi haram.

Baca Juga  25 Anggota DPRD Kepsul Absen, HMI Sanana Demo Kantor Kosong

Terlepas dari perbedaan pengambilan hukum, jika menilik negera lain, otoritas hukum (fatwa) seharusnya satu dan itu adalah
otoritas tertinggi seperti MUI, adapun selain itu hanya bisa sebuah diskusi/dealektika. Bukan sebuah alternatif bentuk prodak hukum. Sehingga para pejabat menggunakan prodak alternatif sebagai penguat kebijakannya (Sebagaimana statemen Presiden yang akan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk masyarakat Pesantren, sehari setelah keputusan fatwa MUI). tulah sebabnya, kenapa tiap produk hukum itu seharusnya tidak hanya dilihat dari sebuah proses metodologis, tapi juga dampak psikologis-sosiologis?

Karena “konsumen” fatwa adalah masyarakat luas, dengan berbagai macam latar belakang sosial-kultural dan pendihidikannya. Melihat dampak kata (fatwa) dari sisi psikilogis ini, jauh hari kita sudah diingatkan oleh Schleirmacher dalam teori hermenutika pisikologisnya. Menurutnya, tiap kata (teks) selain bermakna secara gramatical, juga bermakna secara psikilnogi, dan kaitannya dengan psikologis ini, tiap kata (teks) berdampak lebih serius dan lebih besar. (Hermeneutics and Crititism, h.27)

Baca Juga  Kejati Maluku Utara Tunjuk Dr. Fahri Bachmid Jadi Saksi Ahli terkait Gugatan Praperadilan Tersangka Reza, ST

Pada kasus AstraZeneca ini contohnya. Meskipun, kesimpulan hukum MUI dan PWNU jatim itu sebenarnya serupa, yaitu sama-sama
boleh digunakan vaksinasi. Tapi dampak psikologisnya sangat berbeda. Kelompok yang satu merasa akan memasukkan barang haram ke tubuhnya, meski boleh karena kondisi darurat (al-Masyaqot tajlibu at-taysir). Sementara yang satu merasa halal, dan tentu saja tidak masalah masuk tubuh.

Tentu saja, penyebutan kata HARAM oleh MUI, itu akan sangat membekas bagi publik, daripada mencoba memahami soal “istihâlah:” dari pangkreas babi menjadi tripsin lalu dilarutkan dengan kode getik yang hanya 10 mili, kemudian dzat yang semula najis/haram bisa menjadi suci/halal. Jadi MUI versus PWNU ini basa memabawah masalah baru: polarisasi antara kelompok vaksin halal dan haram. Masalah ini bisa berbuntut ke ranah isu politik-bisnis-vaksinnya, dan sekitarnya.

Baca Juga  Lima Puisi Rudi Fofid

Jadi, penting sekiranya, para tokoh agama menyadari prodak hukum dan dampaknya yang lebih luas, terutama dari sisi prosedur-ilmiah dan dampak psikologi-sosial, ditengah krisis kesehatan, ekonomi dan politik. Selebihnya, tentu kita berharap, para elit kita (agamawan maupun negarawan) labih mengutamakan kemaslahatan dan persatuan dari pada hal-hal lainnya, seperti arogansi kelompoknya. Wallahu’lam bishawab. (*)