Warga Desa Marafenfen Gugat Gubernur Maluku, TNI AL dan BPN ke PN Dobo

oleh -1.555 views
Link Banner

Porostimur.com | Dobo: Masyarakat adat Marga Bothmir Desa Marafenfen Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru – Maluku telah berjuang dengan berbagai pengorbanan dalam waktu yang lama untuk mendapatkan hak-hak mereka atas tanah yang diserobot oleh TNI Angkatan Laut guna membangun lapangan terbang dan berbagai fasilitas lainnya, selalu tidak memperoleh hasil; akhirnya mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Dobo.

Surat gugatan ditandatangai para pengacara Semuel Waileruny, Yustin Tuny, Korneles Latuny dan Lukas Waileruny; didaftarkan dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Dob tanggal 31 Maret 2021, dengan para tergugat yakni TNI AL, Gubernur Maluku dan Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah seluas 689 HA sebagai objek sengketa.

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa pada tahun 1991 TNI AL masuk menguasainya kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Marafenfen tanggal 13 Februari 1992.

Semuel Waileruny, salah satu pengacara Penggugat, kepada Porostimur.com, Senin (5/4/2021) mengatakan, pada wilayah itu awalnya masyarakat secara bebas melakukan kegiatan berkebun, sebagai pusat pengambilan sarang Burung Walet, wilayah perburuan binatang liar (babi, rusa dan lainnya) untuk kebutuhan makan, pendidikan anak-anak, berbagai kebutuhan hidup lainnya, maupun tempat hidup satwa liar yang dilindungi seperti burung Kuning (Burung Cendrawasih), Kaka Tua Jambul Kuning, Kaka Tua Raja.

Waileruny bilang, setelah masuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut tahun 1991, semua yang menjadi kebebasan masyarakat itu sudah tidak ditemukan lagi.

Baca Juga  Keberatan Warganya Tewas Ditembak Aparat, Wakil Bupati Nduga Mundur dari Jabatan

“Sertifikat yang dimiliki TNI AL didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 591.1/SK/50/92 tanggal 22 Januari 1992 yang menjadi lampiran surat TNI AL kepada KOMNAS HAM Perwakilan Maluku,” ujar Waileruny.

“Pada surat TNI AL kepada KOMNAS HAM, terdapat juga nama-nama warga Desa Marafenfen seakan-akan hadir dalam musyawarah untuk melepaskan tanah kepada TNI AL pada waktu itu,” imbuhnya.

Samuel Waileruny menjelaskan, setelah diteliti ternyata dari nama-nama tersebut terdapat 1 nama yang tertulis namun, orang tersebut mengalami ganggang ingatan sejak lahir, terdapat 1 nama yang orangnya tidak pernah lahir, terdapat 8 nama yang orangnya atau orang tuanya telah lama meninggalkan Desa Marafenfen sejak puluhan tahun, terdapat 6 nama yang masih anak-anak (di bawah umur), terdapat 6 nama warga pendatang yang tidak berhak terhadap tanah, terdapat nama yang disebut sebagai tokoh masyarakat namun yang bersangkutan bukan tokoh masyarakat, dan berbagai kejanggalan lainnya, sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TNI AL, Gubernur Maluku dan Badan Pertanahan.

Selain itu, katanya, pada Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 591.1/SK/50/92 tanggal 22 Januari 1992 yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai, ditentukan luas tanah 650 HA, namun pada Sertifikat Hak Pakai tersebut ditentukan luas tanah 689 HA.

Baca Juga  Ini Empat Butir Pakta Integritas Pimpinan Daerah Wilayah Teluk Tomini-Maluku Utara

“Jadi Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki dasar hukumnya pada Keputusan Gubernur Maluku,” tukasnya.

Waileruny menambahkan, Penggugat melalui pengacara mereka berpendapat bahwa seharusnya, TNI AL, Gubernur Maluku dan Badan Pertanahan mesti menghargai hak-hak masyarakat adat sebagaimana ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 intinya; tidak ada tanah negara dalam wilayah masyarakat adat.

Menurut Waileruny, walaupun putusan MK baru terbit pada tahun 2013, namun jiwa dan semangat untuk menghargai hukum adat masyarakat adat dengan hak-hak petuanan adatnya, telah ada jauh sebelum itu yakni dengan berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960.

“Pada bagian konsiderans UU terasebut menentukan ‘hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah,” kata Waileruny.

“Apalagi, masyarakat adat dengan hak-hak atas tanah petuanannya telah ada jauh sebelum adanya negara, dengan berbagai ketentuan yang diciptakan/ditentukan oleh Negara dengan berbagai lembaga Negara yang dibentuknya,” imbuhnya.

Untuk itu, Waileruny menuturkan, putusan Gubernur dan Badan Pertanahan Nasional yang mengandung unsuru-unsur perbuatan melawan hukum tersebut mesti dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum; sebagaimana ditentukan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 03 PK/PDT/1984 Tahun 1984 yang kaidah hukumnya menentukan ‘Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Dirjen Agraria, karena mengadung unsur-unsur yang melawan hukum, dinyatakan tidak berkekuatan hukum’.

Baca Juga  Kodam Pattimura Terima Sosialisasi Pembentukan Komcad oleh Ditjen Kemhan RI

“Dengan demikian, objek sengketa (tanah) mesti dikembalikan pada keadaan semula dan harus diserahkan kepada Penggugat; sesuai yurisprudensi MARI Nomor 684 K/Sip/1982 tahun 1982,” ujarnya.

Samuel menambahkan, berdasarkan dalil gugatan itu, maka pada bagian petitum, mereka menuntut agar TNI AL mesti keluar meninggalkan tanah tersebut dalam keadaan kosong dan mengembalikannya kepada Penggugat, serta membayar ganti rugi, baik kerugian material maupun immaterial.

“Pada persidangan ini, akan dihadirkan juga saksi-saksi ahli yang akan disiarkan secara live, sebagai bentuk pembelajaran yang sangat berharga,” ujar Waileruny.

“Penggugat melalui Pengacara mohon dukungan doa dari masyarakat luas terhadap proses persidangan ini, sehingga tidak akan terjadi berbagai intimidasi kepada masyarakat, dan agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat memutuskan yang adil sesuai permintaan masyarakat,” pungkasnya. (keket)