Masyarakat juga meminta pemerintah mempertemukan seluruh pihak terkait untuk memastikan batas wilayah tidak kemudian menjadi sumber persoalan baru antara Negeri Tahalupu dengan wilayah atau dusun lainnya.
Dengan adanya surat pernyataan tersebut, masyarakat Negeri Tahalupu menegaskan sikap mereka menolak pembagian batas wilayah yang dinilai berpotensi berdampak terhadap lahan-lahan perkebunan masyarakat.
Persoalan tersebut kini menjadi perhatian pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak, sekaligus memastikan proses penataan batas wilayah tidak mengorbankan hak masyarakat yang selama ini menguasai dan mengelola lahan sebagai sumber kehidupan.
(Josian Kakisina)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
