2 hari, Kementerian PUPR gelar perencanaan perumahan regional di Ambon

oleh -22 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Salah satu tujuan digelarnya koordinasi perencanaan perumahan dalam skala regional adalah membentuk kelompok kerja yang bertugas merencanakan pembangunan perumahan berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) pada masing-masing daerah.

Hal ini ditegaskan Direktur Perencanaan dan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI, Dwityo A Soeranto, kepada wartawan, usai membuka kegiatan Koordinasi  Perencanaan Perumahan Regional Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, di Ambon, Rabu (3/7).

”Jadi pada pertemuan dua hari ini kita mengharapkan ada peningkatan kapasitas dan pemahaman. Teman-teman yang dari daerah yang kami undang dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat. Kita undang kesini, yang pertama agar mereka memiliki pemahaman di dalam proses penyusunan rencana bidang perumahan. Kebanyakan mungkin 90% teman-teman yang kami undang ini belum punya dokumen ini. Bagaimana kita bisa membuat satu pembangunan di bidang perumahan kalau kita tidak punya perencanaannya. Nah, perencanaan ini membutuhkan data. Di sini juga kami akan menyampaikan bahwa data apa yang dibutuhkan dalam perencanaan itu. Nah yang krusial menurut saya dibutuhkan untuk perencanaan perumahan ini adalah RTRW. Nah banyak yang belum punya RTRW, ada yang RTRWnya sudah ada tetapi belum disahkan. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam pertemuan ini kami ingin ada kesepahaman bahwa di dalam pembangunan perumahan di kabupaten/kota itu tidak semata-mata menjadi tugasnya pemda semata. Jadi pembangunan perumahan merupakan tanggung jawab semua stakeholder di kota itu. Mereka membentuk yang namanya pokja, kelompok kerja perumahan dan kawasan pemukiman. Nah inilah yang harus mereka bentuk bersama-sama memikirkan tentang pembangunan perumahan di masing-masing kabupaten/kota itu. Nah ini tujuan yang ingin kita sampaikan di sini, muda-mudahan dalam pertemuan ini disepakati, kemudian dapat membentuk pokja. Kalau sudah ada pokjanya ya bagus. Kalau belum ada, ya dibentuk.  Mereka punya tugas, tugasnya apa mereka dapat ikuti di dalam kegiatan ini,” jelasnya.

Baca Juga  Serangan jantung, sopir dum truk tewas, kondektur dirawat

Menurutnya, masyarakat wajib mendapatkan hunian yang layak sesuai dengan isi perundangan yang berlaku.

Link Banner

Karena itu, akunya, kelompok kerja yang sudah dibentuk itu, berkewajiban memenuhi tugas dan tangung jawab yang digariskan dalam peraturan tersebut.

”Pokja ini harus berpikir bersama-sama untuk menyelesaikan tantangan itu. Dan tidak bisa diselesaikan oleh pemda. Misalnya untuk perencanaan. Di sini punya tenaga ahli perumahan, misalnya dari dosen di Universitas Pattimura, dia ikut menyumbangkan pikirannya bagaimana sih lokasi perumahan yang bagus, yang disetujui, atau bisa diterima oleh masyarakat itu. Kemudian juga ada yang lain, pengembang. Pengembang perannya seperti apa, masalah ketersediaan dananya terbatas, pemdanya harus mengalokasikan dananya untuk perumahan kan. Perumahan juga merupakan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Jadi Pak Asisten menyebutkan di Undang-Undang Dasar ada itu, hak dari masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak. Jadi jangan hanya infrastruktur tertentu saja. Ini pun harus diperhatikan” ujarnya.

Baca Juga  Besok, Artis dan Masyarakat Maluku di Jakarta Adakan Jalan Damai

Kesempatan yang sama, Kepala Dinas (Kadis) PUPR Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menambahkan bahwa kelompok kerja (pokja) perencanaan pembangunan perumahan pada tingkat provinsi ini sudah dibentuk.

”Saya lanjutkan. Jadi yang tadi Pak Direktur katakana tadi, pokja atau nanti namanya forum, kita tahun 2019 ini di propinsi sudah difasilitasi dengan APBD. APBD provinsi untuk membentuk seluruh pokja di kabupaten/kota. Kita yang baru ada ini baru pokja propinsi, kebetulan ketuanya Pak Dr Djalaludin, Kepala Bidang Bappeda dan tahun ini sudah mulai jalan. Kita yang tadinya, pokja mau jadi forum, tahun ini akan selesai pembentukan forum perumahan itu, yang tadi dijelaskan pak direktur,” tegasnya.

Pokja dimaksud, terangnya, terdiri dari berbagai elamen, di antaranya pihak pengembang, perbankan, akademisi, maupun stakeholder lainnya.

”Ya, seperti yang Pak Direktur sampaikan tadi, di pokja propinsi itu yang sudah berdiri dari tahun 2016 memang anggotanya seperti pemerhati-pemerhati perumahan yang selama ini bergerak di bidang perumahan, kemudian dari Universitas Pattimura sendiri, dari perbankan, kemudian dari pengembang. Dan yang lain itu ada dari REI dan lain sebagainya. Kita mengharapkan komposisi dari pokja ataupun forum nanti di kabupaten/kota berisikan yang tadi itu. Mereka yang tidak hanya saja membangun perumahan, tetapi mereka juga yang peduli tentang perumahan, kawasan pemukiman dan bahkan yang peduli kepada lingkungan,” terangnya.

Baca Juga  Granat Asap di Tangan Serka Fajar Meledak, 2 Anggota TNI Terluka Parah

Bukan saja mempertimbangkan RTRW, tambahnya, dalam merealisasikan perencanaan pembangunan, pokja juga harus mempertimbangkan masalah yang akan timbul dalam masyarakat terkait pembangunan yang dilakukan.

”Kami ingin sih, pembangunan perumahan tapi kami juga tidak ingin merusak lingkungan. Apalagi di kawasan-kawasan yang tanda kutip di kawasan yang rawan bencana longsor dan lain sebagainya. Karena kita tau sendiri terutama di kota Ambon, lahan-lahan yang Pak Direktur bilang itu sangat terbatas kalau ada di kota. Apalagi kita di Kota Ambon begitu naik sedikit tanahnya sudah mulai berbukit-bukit dan lereng-lereng yang tentunya rawan tentang berbagai hal. Baik rawan tentang tata ruang dan rawan tentang kepemilikan. Kita di Maluku ada tanah dati, tanah raja-raja, tanah adat dan lain sebagainya. Sehingga, dua domain yang paling besar adalah yaitu sisi tata ruang dan kepemilikan tadi itu yang menjadi tantangan pokja atau forum kerja perumahan pemukiman,” pungkasnya. (dayon)