Porostimur.com, Jakarta – Komisi V DPR akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyusul terisolasinya 4.000 warga di Pulau Enggano, Bengkulu. Kondisi ini dipicu oleh dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai yang menghambat konektivitas wilayah.
Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri, menyatakan keprihatinannya atas minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur di wilayah terluar tersebut. “Pulau Enggano adalah cermin bagaimana negara memandang wajah terdepan Indonesia. Komitmen pemerataan pembangunan tak boleh hanya di atas kertas,” tegasnya, Selasa (24/6/2025).
Menurut Irine, isolasi yang dialami warga tidak hanya berdampak pada transportasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti akses pangan, kesehatan, dan logistik.
Irine menyoroti masalah kedangkalan pelabuhan merupakan isu teknis yang bisa diprediksi, tetapi tidak segera diantisipasi pemerintah. “Ironisnya, hal ini dibiarkan terjadi cukup lama tanpa solusi konkret,” ujar wakil ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) itu.
Irine mengingatkan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, negara wajib menjamin konektivitas sebagai bagian dari pelayanan dasar.
