Porostimur.com, Ternate – Persoalan ketenagakerjaan di PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) masih buntu. Pekerja dan masyarakat lingkar tambang menuntut pembayaran gaji, pesangon, hingga tunjangan yang hingga kini belum sepenuhnya dibayarkan. Suara keresahan itu sudah sampai ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI), yang resmi memanggil NHM untuk audiensi pada Juni lalu.
Manajemen Absen, Pekerja Kecewa
Sayangnya, rapat yang dinantikan itu hanya dihadiri perwakilan pekerja. Pihak manajemen NHM absen, memicu kekecewaan mendalam. Kuasa hukum LBH Marimoi, Maharani Caroline, menilai ketidakhadiran tersebut sebagai pengabaian serius.
“Masalah ini bukan lagi sekadar administratif, tapi sudah masuk ranah pidana ketenagakerjaan karena menyangkut hak normatif yang wajib dibayar,” tegas Maharani.
Di lapangan, pekerja menagih gaji yang tertunggak hingga tiga bulan, pembayaran THR dan BPJS, serta pesangon bagi yang sudah dirumahkan.
Forum masyarakat juga menuntut realisasi program pemberdayaan masyarakat (PPM) dan CSR yang disebut tidak berjalan sejak 2020. Sejumlah aksi bahkan sempat memblokir akses tambang sebagai bentuk protes.
Lingkungan Ikut Jadi Sorotan
Di luar isu upah, keresahan warga Halmahera juga menyentuh persoalan lingkungan. Sungai di sekitar tambang disebut tercemar, sumber air bersih menyusut, dan udara dipenuhi debu akibat aktivitas pertambangan.
