“Dulu air sungai bisa langsung diminum, sekarang keruh dan bikin gatal. Kami merasa ditinggalkan,” keluh seorang tokoh desa.
Aktivis lingkungan pun mengingatkan, kerusakan lingkungan memperparah beban warga lingkar tambang. Mereka menilai program reklamasi dan pengelolaan limbah NHM tidak transparan, sementara masyarakat yang paling terdampak justru tidak dilibatkan.
Janji Manajemen Belum Menjawab
Menanggapi polemik ini, Wakil Presiden Direktur NHM, Amirudin Hasyim, menyatakan pihaknya masih berkomitmen menyelesaikan masalah.
Ia mengakui kebijakan efisiensi membuat sebagian karyawan dirumahkan, namun menjanjikan pembayaran gaji seiring perbaikan produksi.
“Sebanyak 25 persen hasil produksi kami arahkan untuk pembayaran gaji,” ujarnya.
Meski begitu, janji itu dinilai belum menjawab keresahan pekerja maupun warga. Bagi mereka, yang dipertaruhkan bukan hanya soal gaji, tetapi juga kesehatan lingkungan dan masa depan generasi berikutnya.
Menunggu Langkah Nyata
Kini bola ada di tangan NHM dan Kemnaker. Pekerja menanti kepastian pembayaran hak, sementara warga mendesak agar dampak lingkungan tidak diabaikan.
“Janji tidak bisa menggantikan kebutuhan hidup. Kami hanya ingin kepastian,” kata seorang pekerja, mewakili suara banyak pihak: kepastian hak, kepastian lingkungan, dan kepastian masa depan di tanah emas Halmahera. (red)
