Ahli Beberkan Kerjasama Pemprov Maluku dan PT. BPT Cacat Administrasi

oleh -185 views

Porostimur.com, Ambon – Kinerja Pansus Pasar Mardika yang dibentuk DPRD Maluku masuk babak baru yakni mendengar pandangan dan masukan ahli yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura Sherlock Lekipiouw.

Hal tersebut guna menelaah isi perjanjian kerjasama (PKS) yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tanpa melalui persetujuan DPRD Maluku sebagai lembaga eksekutif merujuk kepada Permendagri 20 Tahun 2022.

Ahli hukum administrasi negara Universitas Pattimura Sherlock Lekipiouw mengatakan, perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Maluku dan PT. BPT cacat Administrasi

“Secara administratif sebelum masuk ke PKS sebagaimana diatur dalam akta notaris tersebut, ada tahapan yang tidak melalui Permendagri 20 Tahun 2022,” ujarnya, usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Pansus Pasar Mardika, Selasa (25/7/2023).

Baca Juga  Penjabat Wali Kota Lepas Kafilah Kota Ambon Ke MTQ-XXX Provinsi Maluku

Sherlock bilang, seluruh dokumen ini harus dibahas antara pemrakarsa, Pemprov Maluku, pihak ketiga dan DPRD, karena merujuk ke Permendagri harus memenuhi persetujuan DPRD, namun karena tahapannya tidak melewati masih jadi persoalan.

“Misalnya tafsir dari pasal (a) apakah PT. BPT menguasai area 60 ribu sekian ataukah hanya terbatas pada area 140 ruko. Pansus sendiri bingung, karena tahapannya tidak dilalui di DPRD. Seharusnya itu cacat secara administrasi,” beber Lekipiouw

No More Posts Available.

No more pages to load.