Dalam konteks tersebut, DPR ingin memastikan bahwa pembangunan pariwisata nasional memiliki arah yang jelas: berpihak kepada pelaku lokal, menciptakan keadilan ekonomi, dan menjamin keberlanjutan budaya.
Al-Qassam menambahkan, saat ini banyak pelaku wisata di daerah merasa tidak memiliki akses terhadap promosi yang layak. Produk-produk unggulan seperti kain tenun Bacan, paket wisata sejarah Ternate-Tidore, hingga kuliner khas Jailolo, menurutnya, layak dipromosikan secara nasional bahkan internasional jika ada dukungan struktur yang jelas. Di sinilah peran ITB menjadi strategis.
“Selama ini promosi pariwisata terpusat di kota besar dan menyasar investor besar. Kita butuh perubahan arah. Kita butuh Indonesian Tourism Board yang juga menjadi etalase bagi UMKM dari Halmahera hingga Morotai,” kata Al-Qassam.
Meski bersifat independen, ITB dirancang untuk tetap bersinergi dengan Kementerian Pariwisata yang saat ini dipimpin oleh Menteri Widiyanti Putri.
DPR RI, menurut Al-Qassam, akan terus mengawal agar lembaga ini tidak menjadi beban anggaran semata, tetapi benar-benar menjalankan misi keadilan sosial dalam sektor pariwisata.
Ia juga memastikan bahwa pembentukan lembaga ini akan mendorong peningkatan kapasitas pelaku wisata lokal, mulai dari pelatihan digital marketing, kurasi produk, hingga integrasi promosi dengan platform nasional. Ia optimistis, jika dikelola dengan baik, ITB akan membawa dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan warga, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
