“Panja ini hadir karena ada persoalan serius yang berulang, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan yang tegas soal sumber utama kerusakan lingkungan itu sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, tanpa kejelasan tersebut, kebijakan penataan ruang dan pengelolaan lahan berpotensi terus mengulang kesalahan yang sama.
Tekankan Validitas Data dan Kewajiban AMDAL
Di sisi lain, Alien menekankan pentingnya validitas dan metodologi data yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil, khususnya yang berkaitan dengan luas kerusakan lahan, konsesi, dan dampak ekologis. Menurutnya, data yang akurat dan terverifikasi menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan berbasis bukti.
“Data itu penting. Kalau datanya tidak kuat, advokasi kebijakan juga akan lemah. Karena itu, metodologi dan validitas data harus jelas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pemberian izin alih fungsi lahan harus dilakukan secara hati-hati dan disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Dampaknya akan luar biasa apabila izin diberikan sembarangan. Setiap perusahaan wajib memastikan AMDAL dijalankan secara ketat,” ujarnya.
Luas Areal Panen Terus Menyusut
Alien turut menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan dampak nyata alih fungsi lahan terhadap sektor pertanian. Luas areal panen nasional tercatat terus mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir.
