Dorong Pemetaan Potensi Ekonomi Laut
Anis juga menekankan pentingnya penyusunan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan Dana Khusus Kepulauan.
Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama pemerintah daerah perlu memetakan secara komprehensif potensi ekonomi kelautan, khususnya di Provinsi Maluku, agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menghitung kebutuhan anggaran sekaligus proyeksi peningkatan pendapatan negara.
Dengan dukungan data tersebut, besaran Dana Khusus Kepulauan dapat dirancang secara lebih proporsional dan memiliki argumentasi yang kuat dalam pembahasan di tingkat nasional.
Koreksi Kebijakan Fiskal untuk Daerah Kepulauan
Dalam pandangannya, usulan Dana Khusus Kepulauan juga merupakan bentuk koreksi terhadap kebijakan fiskal yang selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada wilayah kepulauan.
Menurut Anis, daerah-daerah kepulauan masih belum merasakan kehadiran negara secara optimal dari sisi kebijakan fiskal, padahal memiliki kontribusi besar terhadap kekayaan sumber daya alam nasional.
“Teman-teman daerah kepulauan belum merasakan kehadiran negara dari sisi fiskalnya. Karena itu kita koreksi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dana khusus kepulauan. Bukan untuk membebani APBN, tapi untuk membuka basis penerimaan negara yang belum disentuh oleh negara,” ujarnya.
