Kepemilikan kursi Demokrat, PKS dan PPP di DPR jika digabung, jumlahnya sudah melebihi syarat tersebut. Partai Demokrat memiliki 54 kursi, PKS 50, sementara PPP 19. Ditotal menjadi 123 kursi DPR.
Andaikan PDIP tetap “pede” bersekutu dengan Perindo dan Hanura saja serta memanfaatkan “rebound” elektabilitas Ganjar Pranowo yang semakin mengungguli para pesaingnya, mungkin saja ikut menggoda keutuhan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Persolaan pelik siapa cawapres-nya Prabowo tentu ikut mendorong kompetisi antarpartai anggota koalisi.
Jika Golkar merasa wajar menyodorkan nama Airlangga Hartarto, sedangkan PAN merasa mutlak menyorongkan nama Erick Thohir, maka bagi PKB begitu “harga mati” nama Muhaimin Iskandar harus dan “kudu” menjadi nama calon RI-2 pendamping Prabowo.
Andaikan Prabowo memilih nama di luar nama Ketua Umum PKB Cak Imin, maka potensi PKB untuk menyeberang ke koalisi lain begitu terbuka lebar.
Cak Imin pasti menyiapkan “exit plan” dengan meminta “suaka” ke PDIP. Relasi PDIP – PKB telah lama terjalin dan PKB pasti ingat dengan jargon “Partai Koncone Banteng”.
Dengan melihat semakin cairnya fragmentasi antarpartai dan semakin mudahnya partai-partai berkelindan mencari format baru koalisi, koalisi permanen sepertinya masih jauh terbangun.
