Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis, Pengajar Psikologi Komunikasi dan Pegiat transaksional analisis
Inilah paradoks demokrasi kita: rakyat dibutuhkan ketika suara mereka diperlukan, tetapi sering dilupakan ketika kekuasaan sudah berada di tangan. Setidaknya begitulah wajah politik kita hari ini.
Menjelang pemilu, rakyat tiba-tiba menjadi sangat penting. Mereka disebut pemilik kedaulatan, sumber kekuasaan, bahkan “saudara”. Pemimpin datang membawa janji: pekerjaan, pendidikan murah, kesehatan, kesejahteraan, keadilan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, hingga masa depan yang lebih baik.
Rakyat diberi harapan. Setelah kekuasaan diperoleh, cerita sering berubah.
Janji menjadi program yang ditunda. Program menjadi target yang disesuaikan. Target berubah menjadi alasan. Dan ketika alasan tak lagi cukup, muncul janji baru.
Kegagalan dijawab dengan harapan. Pengkhianatan dijawab dengan janji.
Inilah paradoks demokrasi kita: rakyat dibutuhkan ketika suara mereka diperlukan, tetapi sering dilupakan ketika kekuasaan sudah berada di tangan.
Dalam perspektif Transactional Analysis, relasi semacam ini berbahaya ketika pemimpin terus memainkan posisi Parent, sementara rakyat ditempatkan sebagai Child—rakyat dianggap harus percaya, patuh, menunggu dan menerima. Pemimpin merasa menjadi pihak yang “tahu apa yang terbaik”, sementara rakyat cukup diberi janji.
Padahal demokrasi yang sehat seharusnya membangun komunikasi Adult–Adult.
Pemimpin bukan orang tua yang boleh terus-menerus menyuruh rakyat bersabar. Rakyat bukan anak kecil yang cukup diberi iming-iming masa depan.
Pemimpin adalah mandat. Rakyat adalah pemberi mandat. Karena itu, janji politik seharusnya bukan sekadar retorika kampanye. Ia adalah kontrak moral yang harus dapat diukur, diuji dan dipertanggungjawabkan.
Rakyat tidak makan pidato. Mereka membutuhkan pekerjaan. Anak-anak mereka membutuhkan pendidikan yang baik. Keluarga membutuhkan layanan kesehatan. Petani membutuhkan kepastian harga. Nelayan membutuhkan perlindungan. Anak muda membutuhkan masa depan.
