Isu lainnya meliputi konektivitas antar wilayah, risiko bencana dan dampak perubahan iklim, serta tata kelola kelembagaan dalam mendorong pembangunan daerah.
Dalam mengatasi ketimpangan antar wilayah, pemerintah menggunakan kerangka kerja melalui lima kegiatan prioritas, yaitu pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, serta penataan kelembagaan daerah yang mendukung prioritas nasional tersebut.
Sebagai clearing house pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan sinergi pembangunan wilayah dengan melibatkan seluruh pihak.
“Oleh karena itu, pembagian peran dan sumber pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan perlu dioptimalkan dan dipastikan agar sejalan dengan kebijakan pembangunan wilayah yang telah ditetapkan,” ujar Rudy.
Didukung Yayasan Econusa, Yayasan BaKTI, United Nations Development Programme, KOMPAK, dan International Fund for Agricultural Development, RDS of East Nusa Tenggara, Maluku, and Papua 2021 turut membahas strategi pembangunan yang diusung Kementerian PPN/Bappenas, yakni percepatan pembangunan manusia bagi Nusa Tenggara, optimalisasi keunggulan wilayah sebagai Lumbung Ikan Nasional untuk Maluku, hingga transformasi perekonomian wilayah sebagai basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah pertanian untuk Papua.
