“Jika Gubernur bisa berani mengeluarkan surat penertiban untuk Gunung Botak di Pulau Buru, lalu mengapa di Kei Besar tidak ada keberanian yang sama? Apakah karena di Kei Besar ada kepentingan elite nasional yang terlibat? Jangan sampai masyarakat melihat standar ganda dalam penegakan keadilan lingkungan,” tukasnya.
Mereka menyuarakan bahwa proyek ini hanya menguntungkan segelintir elite, sementara rakyat kecil menanggung beban kerusakan lingkungan yang permanen.
“Kei Besar bukan sekadar tanah, itu rumah dan warisan leluhur kami. Jangan biarkan generasi mendatang mewarisi kehancuran karena kelalaian hari ini,” pungkas Rahantan.
Untuk diketahui, aksi penolakan terhadap tambang PT BBA terus bergulir. Dalam beberapa bulan terakhir, mahasiswa asal Kei, aktivis LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat telah melakukan protes terbuka di Tual, Langgur, Ambon, hingga Jakarta. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
