Meski memiliki jejaring politik dan ekonomi yang kuat, Adam mengingatkan bahwa relasi tersebut tidak boleh menghambat sikap independen pemerintah daerah.
“Kedekatan Haji Isam dengan Presiden Prabowo tidak boleh membuat Pemerintah Provinsi kehilangan nyali dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Gubernur harus menunjukkan kepemimpinan di Maluku tidak bisa dibeli atau ditekan oleh kepentingan elite,” ujar Adam.
Adam mengaku organisasi yang dipimpinnya itu menyoroti dampak ekologis dari aktivitas tambang PT BBA yang dinilai sangat destruktif.
”Tambang seluas 90,82 hektare itu berpotensi merusak kawasan pesisir, hutan, dan sumber kehidupan masyarakat setempat yang selama ini mengandalkan sektor perikanan, pertanian, dan hutan adat,” jelasnya.
Menurut Adam, pihaknya menerima laporan dari masyarakat bahwa aktivitas pertambangan ini tidak transparan, diduga tidak memiliki AMDAL dan sangat berisiko terhadap lingkungan serta masa depan anak cucu Kei Besar. ”Ini adalah bentuk eksploitasi yang nyata,” kata Adam.
BEM Nusantara Maluku juga membandingkan sikap Gubernur Hendrik Lewerissa dalam kasus tambang emas ilegal di Pulau Buru.
Menurut Adam, Gubernur Lewerissa secara tegas mengeluarkan surat perintah penertiban dan pengosongan wilayah pertambangan Gunung Botak, dan ini menjadi langkah konkret menyelamatkan lingkungan dan nyawa masyarakat.
